Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

UU Cipta Kerja Ubah UU Penyiaran, Telekomunikasi, dan Pos

2022, Migrasi TV Analog ke Digital Terealisasi

Rabu, 7 Oktober 2020 | 07:38 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). Salah satu poinnya, migrasi siaran TV analog ke digital harus direalisasikan paling lambat tahun 2022. UU ini juga memberikan landasan hukum untuk implementasi teknologi seluler generasi kelima (5G).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja merupakan torehan sejarah dan memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos (TPP).

“UU Cipta Kerja sangat mendukung program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran, serta optimalisasi sumber daya terbatas, yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional,” ungkap Menkominfo, dalam konferensi virtual, Selasa (6/10).

UU tersebut merupakan regulasi komprehensif untuk mereformasi, sinkronisasi, dan merubah tak kurang dari 76 UU eksisting. Khusus di sektor TPP, ada tiga UU yang berubah dan bertambah beberapa ketentuannya, yaitu UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Johnny menyebut, UU Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi bidang penyiaran pada UU 32/2002 yang telah berusia belasan tahun. Pengesahannya sudah merealisasikan  dasar hukum untuk migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu proses analog switch off (ASO).

Pembahasan dan pemikiran terkait migrasi TV analog ke digital sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2004. Pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan  standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT)  juga telah dilakukan pada 2007. Tetapi, upaya ini terus kandas karena gagalnya relegislasi UU 32/2002.

Penetapan proses ASO paling lambat pada 2022 pun akan memiliki dampak luar biasa. Proses ini akan berdampak pada penghematan pita 700 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk program Transformasi Digital Nasional.

Indonesia pun dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi radio di pita 700 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebencanaan, serta kepentingan digitalisasi nasional.

Saat ini, dengan sistem analog, dari seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz, sejumlah 328 MHz digunakan hanya untuk siaran TV. Dengan ASO, akan ada penghematan frekuensi (digital dividend) 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan transformasi digital.

Pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk optimalisasi mobile broadband pun akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, yakni penambahan kenaikan produk domestik bruto (PDB), lapangan kerja baru, peluang usaha baru, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sesuai kajian konsultan Boston Consulting Group.

Berbagi Jaringan dan 5G

Menkominfo Johnny G Plate ucapkan Selamat HAN 2020 secara virtual dari Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (23/7). (Dok Kemenkominfo)
Menkominfo Johnny G Plate. (Dok Kemenkominfo)

Johnny melanjutkan, UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk percepatan transformasi digital dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas, antara lain spektrum frekuensi dan infrastruktur pasifnya.

“Fakta bahwa infrastruktur dibangun oleh masing-masing pelaku industri, selain telah menyebabkan biaya tinggi, juga telah berdampak buruk pada pembangunan tata kota, sehingga seperti tidak ada kordinasi satu sama lain,” ujarnya.

Padahal, dengan pendekatan berbagi jaringan (network sharing), berbagi infrastruktur (infrastructure sharing), atau bahkan berbagi frekuensi (frequency sharing), industri bisa lebih efisien.

UU tersebut pun memberikan kesempatan pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lain untuk penggunaan spektrum frekuensi radio guna penerapan teknologi baru dan termutakhir, termasuk 5G.

Teknologi 5G merupakan salah satu milestone pertama yang berpotensi memanfaatkan kerja sama tersebut. Fakta teknis bahwa terdapat kebutuhan ideal selebar 100 MHz untuk setiap jaringan 5G yang dibangun agar dapat menyediakan layanan true-5G dapat disikapi dengan kerja sama antarpemegang izin frekuensi.

Dampaknya, layanan 5G di Indonesia akan optimal, sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di era Industri 4.0. “Pada akhirnya, transformasi digital di Indonesia berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ucap Menkominfo.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN