Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PLN melalui anak perusahaannya PT Indonesia Comnets Plus (Icon+) meluncurkan layanan internet yang diklaim andal, terjangkau, dan tanpa batas. (Foto: Istimewa)

PLN melalui anak perusahaannya PT Indonesia Comnets Plus (Icon+) meluncurkan layanan internet yang diklaim andal, terjangkau, dan tanpa batas. (Foto: Istimewa)

Anak Usaha PT PLN Icon+ Digugat PKPU

Selasa, 5 Oktober 2021 | 10:06 WIB
Fana F Suparman

Jakarta, investor.id - PT Indonesia Comnets Plus atau Icon+, anak usaha PT PLN digugat oleh rekanannya, PT Azet Surya Lestari (ASL), perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi terbarukan dan IT. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan PT ASL ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (5/10/2021).

"Pagi ini (5/10/2021), kami mendaftarkan permohonan PKPU terhadap PT Indonesia Comnets Plus atau Icon+, anak perusahaan PT PLN ( Persero)," kata Makrifat P Koto, kuasa hukum PT ASL, dalam keterangannya.

Dipaparkan Makrifat, gugatan PKPU ini diajukan lantaran Icon+ dinilai tak kunjung membayar PT ASL selaku vendor atau subkontraktor yang telah melaksanakan pekerjaannya. Bahkan, katanya, sudah tujuh tahun, Icon+ tak kunjung menunaikan kewajibannya.

"Kezaliman BUMN dan/atau anak perusahaan terhadap rekanan masih berlanjut. PT ASL sudah tujuh tahunan berjuang mengupayakan haknya, sejak 2015, untuk mendapatkan pembayaran dari PT Indonesia Comnet Plus atau Icon+ atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan," ungkapnya.

Dikatakan, kliennya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan pelayanan internet untuk desa-desa terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan (Paket 4 ) dan Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat (Paket 6). Kontrak pekerjaan itu telah berakhir pada April 2017.

“Kontrak klien kami jelas, kerjanya sudah tuntas, tapi pembayaran klien kami tak kunjung dibayar lunas," papar Makrifat.

Kezaliman yang dilakukan Icon+, kata Makrifat, membuat kliennya terseok-seok. Banyak karyawan PT ASL yang terpaksa dirumahkan. Belum lagi terdapat tunggakan utang dan lain sebagainya.

Dengan wanprestasi tersebut, Makrifar menilai Icon+ tidak layak diakuisisi atau dimerger PT Telkom (Persero) Tbk seperti kabar yang berkembang belakangan ini. Ditekankannya, menggantung hak rekanan bukanlah cermin praktik good corporate governance (GCG) yang baik.

"Apalagi BUMN yang sudah Tbk seperti Telkom, tentu harus mempertimbangkan kembali rencana akuisisi Icon+ yang hanya menjadikan praktek GCG lips service semata," katanya.

 

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN