Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Iwan Kurniawan, ST, MM. (IST)

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Iwan Kurniawan, ST, MM. (IST)

Kemendagri Instruksikan Semua Pemda Permudah Penggelaran Infrastruktur Digital 

Kamis, 25 November 2021 | 18:09 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan sinkronisasi dan harmonisasi atas semua regulasi pemerintah daerah (pemda) dengan yang telah diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Hal tersebut diperlukan utamanya untuk mempermudah penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Iwan Kurniawan, ST, MM, mengatakan, salah satu tugas Kemendagri adalah mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) dengan yang telah diterbitkan pemerintah pusat, termasuk UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  dan aturan turunannya.

Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi merupakan bagian dari dukungan pemda terhadap program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Kolaborasi dengan dukungan regulasi diyakininya akan menciptakan kekuatan dan efek positif yang sangat baik bagi seluruh masyarakat di Tanah Air .

“Pemerintah pusat sudah membuat regulasi yang sangat jelas demi memberikan kemudahan penggelaran jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam UU Cipta Kerja, PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), serta RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024,” ujar Iwan, dalam pernyataannya, Kamis (25/11).

Selain itu, PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah juga dinilai Iwan telah sangat jelas memberikan kemudahan untuk melakukan investasi di daerah. Hal ini termasuk di dalamnya terkait penggelaran jaringan telekomunikasi.

Karena landasan regulasinya sudah jelas, Kemendagri tinggal mengawal, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaannnya. Seluruh pemangku kepentingan pun diminta fokus serta punya komitmen sama untuk mengawal kebijakan nasional tersebut.

Upaya Kemendagri untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda juga sudah dituangkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

"Arah Kemendagri sangat jelas mendukung terwujudnya transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia karena sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Karena ini sudah menjadi target nasional harus diimplementasikan oleh seluruh pemda melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD juga harus tegak lurus dengan RPJMN,” tegasnya.

Kini, menurut Iwan, semua pemda harus bisa memberikan kontribusinya untuk mencapai target nasional tersebut. Jika semua pemda bisa mendukungnya, target transformasi digital nasional pun dapat segera terwujud.

Masukkan Perencanaan

Iwan melanjutkan, dukungan pemda untuk pencapaian program prioritas nasional berupa transformasi digital pun semestinya tertuang di dalam dokumen perencanaan. Bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga perlu dimasukkan pada program dan kegiatan. Karena itu, harus juga ada target ditetapkan dan anggarannya.

Penyediaan infrastruktur pasif yang dapat disiapkan oleh pemerintah pusat dan, atau pemda dinilai Iwan sudah sangat tepat. Peran pemda membangun infrastruktur pasif dan menyewakannya kepada pelaku usaha di wilayahnya sebagai bagian dari upaya cost recovery atas investasi tersebut.

Pemda pun semestinya tidak menarik sewa lahan kepada pemilik jaringan telekomunikasi jika tidak mampu dan mau melakukan investasi infrastruktur pasif di wilayahnya.

"Ini menjadi kewenangan daerah, maka pemda harus mendukung dengan anggaran APBD. Tujuannya supaya ada sinergi dalam melaksanakan kegiatan, agar transformasi digital dapat segera terwujud. Ini semua sudah tertuang dalam UU Cipta Kerja," terang Iwan.

Dia mengakui bahwa saat ini alokasi anggaran untuk Dinas Kominfo di berbagai daerah masih sangat minim. Saat ini, hanya Pemprov DKI Jakarta yang memiliki anggaran yang besar Rp 911,9 miliar untuk Dinas Kominfonya.

Karena anggaran yang minim, Iwan pun menyebut peta perencanaan daerah urusan Kominfo tahun 2021 terlihat kurang ideal dan merata. Namun, dia meminta pemda dapat meningkatkan komitmen penguatan kelembagaan melalui peningkatan alokasi anggaran sektor Kominfo guna mendukung percepatan transformasi digital di wilayahnya.

"Karena anggaran kecil, maka pembangunan infrastruktur TIK di daerah juga terbatas. Pemda masih perlu diberikan advokasi dan didorong tentang pentingnya transformasi digital guna mendukung program strategis nasional," pungkas Iwan.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN