Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (Foto: Investor Daily/Eman)

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (Foto: Investor Daily/Eman)

Belum Terdaftar, 10 PSE Bakal Diblokir Malam Ini

Jumat, 29 Juli 2022 | 19:27 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan, hingga hari ini, (29/7/2022), tepatnya pukul 13.30, masih terdapat 10 Peyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Indonesia. Kemenkominfo memberikan tenggat waktu hingga, pukul 23.59 WIB. Jika lewat dari tenggat waktu tersebut, otomatis diblokir.

“Ada 10 PSE yang masih kami tunggu hingga jam 23.59 WIB. Kalau mereka belum mendaftar sampai dengan Pukul 23.59 WIB, saya sekali lagi meminta maaf kepada masyarakat untuk layanan ini sementara waktu, sambil menunggu mereka melengkapi pendaftaran, tidak bisa diakses dari Indonesia,” kata Semuel A Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Advertisement

baca juga: PSE Privat Diwajibkan Mendaftar Paling Lambat 20 Juli 2022

Adapun, ke-10 layanan tersebut adalah, Amazon (e-commerce), Paypal, Yahoo (search engine), Bing (search engine), steam, dota, CS Go, Epic games, Battle net, dan Origin.

“Mohon maaf, kalau masih menggunakan layanan ini, dan kami tetap menunggu apabila mereka mendaftar, bisa mengajukan normalisasi untuk dapat diakses dan beraktivitas di ruang digital Indonesia,” ujar Semuel.

Lebih jauh, berdasarkan data dari Kemenkominfo, hingga Jumat, (29/7/2022) pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 5.394 PSE telah mendaftarkan 8.962 Sistem Elektronik (SE) yang terdiri atas 8.680 SE Domestik dan 282 SE Asing.

“Kami mengimbau kepada PSE lingkup privat untuk segera mendaftar melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko / Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) pada laman oss.go.id yang dapat ditempuh secara mudah dan cepat,” ungkap Semuel.

Tepis Isu Intip Percakapan

Pada kesempatan tersebut, Semuel juga menegaskan, terkait beberapa isu yang berkembang di masyarakat terkait ketentuan pendaftaran PSE.

“Perlu kami sampaikan bahwa isu mengenai Kemenkominfo dapat “mengintip” percakapan setelah PSE melakukan pendaftaran adalah informasi yang tidak benar. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perubahannya (PM Kominfo 5/2020) tidak memberikan kewenangan bagi Kemenkominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi masyarakat,” tegas Semuel.

baca juga: Kemenkominfo Ultimatum 2.569 PSE Privat untuk Daftar Ulang

Semmy mengungkapkan, pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam PM Kominfo 5/2020 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penegakan hukum pidana, dan pengawasan, dengan syarat yang diatur ketat antara lain harus menyertakan penetapan pengadilan, dan dasar kewenangan yang sah pada saat melakukan permohonan akses kepada PSE.

“Ketentuan pemberian akses dalam PM Kominfo 5/2020 merupakan ketentuan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya bukan ketentuan yang serta merta baru dan muncul begitu saja dalam PM Kominfo 5/2020,” tutur Semuel.

Lalu, isu mengenai Pendaftaran PSE mengancam hak-hak sipil masyarakat juga tidak tepat. Karena, kebijakan pendaftaran PSE ini merupakan upaya awal dalam menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel.

Melalui kewajiban pendaftaran PSE, ppemerintah berupaya untuk semakin melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik. Misalnya, dalam hal terjadi kasus pornografi anak dalam suatu PSE, jika PSE tersebut sudah terdaftar, pemerintah sesuai PM Kominfo 5/2020 dapat menghubungi penanggungjawab PSE yang terdaftar untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan antara lain seperti pemutusan akses, hingga fasilitasi upaya penegakan hukum terhadap konten pornografi anak yang dimaksud.

“Sebelum penerapan pendaftaran PSE diberlakukan, Kemenkominfo beserta Kementerian/Lembaga terkait memiliki kendala komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti permintaan pemerintah. Melalui kewajiban pendaftaran PSE kami percaya kendala tersebut akan berkurang secara signifikan,” tandas Semuel.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN