Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Paypal (Foto: Beritasatu)

Ilustrasi Paypal (Foto: Beritasatu)

Komisi I DPR RI Dukung Pemerintah Blokir PSE yang Belum Mendaftar

Senin, 1 Agustus 2022 | 20:10 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Komisi I Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir Steam, hingga PayPal, karena tidak juga mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) hingga batas waktu yang ditentukan.

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah mengatakan, negara berhak mengatur terkait PSE itu. Pengaturan itu, demi melindungi masyarakat terhadap banyak hal. Seperti penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoaks, penipuan dan sebagainya.

Advertisement

“Prinsipnya, pendaftaran itu sebuah keniscayaan. Negara berhak mengatur mereka, terutama demi melindungi masyarakat dari banyak hal. Misalnya penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoaks, penipuan dan sebagainya,” kataTaufiq dalam keterangan persnya, Senin (1/8/2022).

baca juga: Imbas Paypal dkk Belum Mendaftar, Kemenkominfo Sampai Colek Dubes AS

Menurut Taufiq, pemblokiran tersebut memang tidak mengenakkan semua pihak. “PSE tidak happy, pengguna platform tidak happy, dan mestinya pemerintah juga tidak happy. Apalagi para pengguna yang bahkan ada ketergantungan dari sisi pendapatan ekonomi. Mereka menjadi terhambat dalam proses transaksi atau pembayaran-pembayaran, juga menjadikan terhenti pekerjaannya,” ujar Taufiq.

Sebaliknya, Taufiq mengapresiasi para PSE yang sudah mendaftar, karena mereka taat terhadap regulasi yang ada. Dia menyadari ada pihak yang khawatir dengan pendaftaran PSE itu. Salah satu kekhawatiran itu terkait data. Serta terkait kekhawatiran terkena pemberlakuan UU ITE dan sebagainya.

“Tetapi dengan diumumkannya PSE yang dibekukan, saya berasumsi sangat sedikit yang belum taat hukum. Mudah-mudahan mereka segera bisa mendaftar begitu adanya," tambah Politisi F-PKB tersebut.

Di sisi lain, Taufiq juga memnita Kemenkominfo untuk menggencarkan sosialisasi terkait pendaftaran PSE ini. Selanjutnya menggencarkan informasi terkait manfaat dari pendaftaran itu.

baca juga: PSE Privat Diwajibkan Mendaftar Paling Lambat 20 Juli 2022

“Yang kedua, Kominfo perlu mengintensifkan sosialisasi, khususnya berkaitan regulasi yang diberlakukan kepada PSE, seperti manfaat pendaftaran dan konsekuensi-konsekuensinya. Ketiga, kebijakan positif ini mudah-mudahan akan direalisir dengan baik,” tandas Taufiq.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN