Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto (tengah)

Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto (tengah)

Terkait ASO, Lombok TV Minta Pemerintah Patuhi Putusan MA

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:27 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk mematuhi keputusan Mahahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Hal itu disampaikan Kuasa hukum PT Lombok Nuansa Televisi, Gede Aditya Pratama dari kantor hukum Gede Aditya & Patner di Jakarta, Kamis(4/8/2022).

“Kami berharap Kemenkominfo mematuhi putusan MA dan tidak membuat hal hal yang bersifat inkonstitutional seperti menerbitkan PP baru yang materi muatannya sama,” kata Gede.

Dia juga meminta Kemenkominfo menghentikan proses analog switch off (ASO) di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran jo UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru terkait multipleksing ini dalam bentuk UU.

“Kami berharap pengaturan penyelenggaraan multipleksing jika diatur dalam UU dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal,” tambah Gede.

baca juga: Delapan Daerah Ini Siap Memulai Migrasi Siaran TV Digital

Sementara, Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto mengungkapkan, sebagai televisi lokal, pihaknya sudah memiliki infrastruktur pertelevisian lengkap.

“Izin IPP dan alat-alat dibeli dengan harga mahal. Untuk biaya pemancar saja mencapai Rp500 juta. Setelah lima tahun mendapat izin, kami belum balik modal. Eh tiba-tiba harus numpang ke orang,” ungkap Yogi.

Untuk menyewa slot multipleksing TVRI di Lombok, pihaknya harus merogoh kocek Rp15 juta per bulan. Sementara MetroTV Rp30 juta. “Tiba-tiba slot ini sudah penuh dan tidak ada jaminan harganya stabil di harga tersebut. Tahun depan, bisa saja harganya naik jadi Rp100 juta per bulan,” jelas Yogi.

Yogi juga mempertanyakan, apakah barang-barang yang sudah dimiliki perusahaannya harus dibuang. “Pelaksanaan ASO akan inkonstitusional kalau dipaksakan. Toh pemerintah sendiri belum siap. Proses ASO harus dihentikan,” tutur Yogi.

Lombok TV sejauh ini sudah memiliki baik siaran analog maupun digital. “Hanya saja, dengan proses ASO, untuk siaran digital harus melepas izin televisi analog yang sudah mendapat izin untuk 10 tahun.

Dia menegaskan, proses migrasi ke TV Digital ini yang salah satu infrastruktur pentingnya adalah perangkat multipleksing (MUX) tidak memiliki cantolan baik dalam UU Penyiaran maupun UU Cipta Kerja.

baca juga: Gencar Sosialisasi, Kemkominfo Ajak Masyarakat Migrasi ke TV Digital

Di atas semua itu, permohonan uji materiil telah dikabulkan oleh MA. “Kami berharap, ke depannya penyelenggaraan multipleksing dan tv digital apabila sudah diatur melalui Undang-undang dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal,” pungkas Yogi.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN