Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Apjatel

Apjatel

Apjatel Minta Pemerintah Beri Keringanan Pajak untuk Sektor Telekomunikasi

Kunradus Aliandu, Senin, 23 Maret 2020 | 12:45 WIB

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan wabah pandemik virus korona baru (Covid-19) agar tak menyebar ke banyak orang. Apjatel dan anggota juga sangat mendukung program pemerintah untuk melakukan social distancing dan work from home (WFH).

“Dukungan konkrit kami yaitu dengan memberikan beberapa insentif atau paket tambahan untuk para pelanggan tanpa dikenakan biaya tambahan. Selain itu, Apjatel juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha,” ujar Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif, Senin (23/3).

Meski demikian, kata dia, Apjatel menyayangkan, Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha itu tak memasukkan sektor telekomunikasi dalam kesepakatan. Untuk itu, Apjatel memandang perlu memberi masukan terhadap pemerintah mengenai kebijakan ini. Pasalnya, saat ini, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 guna mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.

Apjatel juga memandang perlunya sektor telekomunikasi masuk dalam paket kebijakan insentif pajak itu karena saat ini ekonomi global terdesak karena dampak Covid-19. Apjatel berharap paket kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dapat membuat industri telekomunikasi melewati masa sulit ini.“Pada prinsipnya, telekomunikasi merupakan industri penyedia jasa, oleh karena itu kami meminta agar diberikan keringanan dalam penerapan pajak PPh 21, setidaknya selama enam bulan, terhitung dari April 2020,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5% dan kontribusi USO 1,25% yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor. Hal ini, kata Arif, begitu memberatkan karena meski dalam kondisi rugi perusahaan telekomunikasi tetap akan membayarknya.“Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tetap membayar biaya-biaya tersebut dan tidak adanya mekanisme restitusi sebagaimana diterapkan dalam perpajakan,” kata dia.

Selanjutnya, ia berharap, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui kondisi ini. “Kami juga berharap agar segala bentuk pungutan dari pemerintah daerah (pemda) dapat diberikan keringanan pada masa periode 2020 ini, sehingga kebijakan di daerah pun dapat mendukung industri infrastuktur telekomunikasi,” ujar dia.

Sumber : PR

BAGIKAN