Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (Sumber: Kemkominfo)

Menkominfo Johnny G Plate. (Sumber: Kemkominfo)

Begini Strategi Kemkominfo dalam Mempercepat Digitalisasi di Indonesia

Senin, 5 April 2021 | 13:42 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

Jakarta, Investor.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membeberkan sejumlah strategi dalam rangka mempercepat proses digitalisasi di Indonesia. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), sinergi antarekosistem digital, serta kolaborasi antara stakeholder menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dalam mempercepat proses digitalisasi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, mengatakan, nilai ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Menyitir, hasil riset Google, Temasek dan Bain, Johnny menyebut, pada 2025, nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai US$ 130 miliar. Jumlah valuasi ini, menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di ASEAN.

“Menyadari perekonomian Indonesia yang besar tersebut, Presiden Jokowi telah mencanangkan percepatan transformasi digital nasional dari hulu hingga hulir. Modal dasar akselerasi digital ini adalah penguatan dan pemerataan infrastruktur TIK. Pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat transformasi digital di berbagai sektor,” kata Johnny melalui webinar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Bank Indonesia (BI), Senin, (5/4/2021).

Terkait pembangunan infrastruktur TIK, lanjut Johnny, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU BAKTI) Kemkominfo serta pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T.

“Hal ini untuk mendorong supaya operator seluler memberikan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menghadirkan signal 4G di wilayah komersial yang saat ini masih blank spot. Kehadiran negara dibutuhkan untuk memperkuat skema pembiayan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Johnny.

Dia mengungkapkan, selain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembangunan infrastruktur juga melalui pembiayaan dari operator telekomunikasi, melalui pembiayaan sektor privat dan dana Universal Service Obligation (USO) yang dipungut oleh BLU BAKTI Kemkominfo.

“Komitmen pemerintah sudah sangat kuat melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang senantiasa dilakukan sampai 2024 nanti,” ungkap Johnny.

Sebagai gambaran, kata Johnny, pemenuhan akses internet di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, saat ini sebanyak 12.548 desa/keluarahan. Sebanyak 9.113 akan dibangun akses 4G oleh Kemkominfo. Sedangkan 3.435 desa/keluaran di wilayah komersial itu menjadi tanggung jawab operator seluler.

“Dan kami meminta operator seluler untuk memastikan komitmen ini dilaksanakan berbarengan, supaya selesai pada 2022, sehingga pemabngunan infrastruktur TIK lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di tahun 2032,” tegas Johnny.

Selain itu, Johnny mengungkapkan, Kemkominfo juga memastikan optimalisasi penyediaan infrastruktur melalui penggelaran dan pemilihan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan topografi yang beragam di Indonesia.

“Sebagai contoh, kita telah membangun di seluruh Indonesia baik oleh pemerintah dan operator seluler, jaringan fiber optik sepanjang 342. 239 KM di darat dan di laut, termasuk palapa ring sepanjang 12. 200 KM. Kita juga membangun lapisan midlle mile yang dikenal dengan fiber linkmicrowave link, dan saat ini, Indonesia menggunakan 9 satelit komersial. 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi kita dengan kapasitas 50 Gbps,” papar dia.

Johnny menambahkan, pemerintah juga akan membangun dan menempatkan di slot orbit, satu satelit High Troughput Satelite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 gbps atau 3 kali lipat dari 9 satelit yang saat ini digunakan Indonesia.

“Sebagai informasi, kontrak satelit Satria 1, financial close sudah selesai. Saat ini, proses produksi satelit sedang berlangsung di Prancis dan proses produksi roket peluncur sedang berlangsung di AS. Kita harapkan program ini selesai dengan baik. Dan kuartal IV 2023 nanti, kita sudah mempunyai satu satelit besar untuk mendukung upaya telekomunikasi nasional kita,” tutur Johnny.

Tak hanya itu, dalam rangka efisiensi fiskal, Kemkominfo juga membangun satu pusat data nasional global standar, dengan spesifikasi tier 4 dengan kapasitas 43 ribu core dan 72 petabytes. Kehadiran pusat data nasional ini akan menggantikan 2700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional, dan 24.700 aplikasi-aplikasi yang tidak efisien atau tidak memenuhi standar global atau hanya 3% di antaranya saja yang memenuhi standar global.

“Kami harapkan dengan pembangunan pusat data nasional nanti, ada efiesiensi fiskal yang sangat signifikan, saya memperkirakan akan terjadi efisiensi tidak kurang dari Rp 20 T per tahun,” ungkap Johnny.

 

Kolaborasi Stakeholder

Johnny juga mengharapkan, dalam mewujudkan proses digitalisasi di seluruh Indonesia dibutuhkan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga serta seluruh ekosistem digital di Tanah Air. Hal itu, akan menjadi dasar dalam proses percepatan transfromasi digital di Indonesia.

“Transformasi digital Indonesia adalah transformasi berdasar pada kolaborasi. Pemerintah dan operator seluler akan senantiasa memperkuat pemerataan infrastruktur kita di sisi hulu. Namun, di sisi lain, kami berharap agar pelaku-pelaku ekosistem digital Indonesia dapat terus memberikan kontribusi nyata melalui penguatan dan integrasi daya digital, melalui penguatan platform ekonomi melalui platform digitale healthfinteche-education, perluasan startup digital dan sistem pembayaran seperti inisiatif BI melalui QRIS yang harus terus diperkuat,” harap Johnny.

Di sisi lain, Johnny mengungkapkan, optimalisasi pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan dan tata kelola regulasi yang kuat. Pengesahan UU NO 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraruran tururnannya dinilai akan membantu usaha bersama dalam membangun negara di sektor digital.

“UU Cipta Kerja menyediakan platform aturan untuk melakukan sharing infrastruktur pasif dan sharing infrastruktur aktif, mendorong tata kelola frekunsi yang lebih maksimal, termasuk dalam hal ini mengatur penerimaan sumber daya spketurm frekuensi yang lebih optimal,” ungkap Johnny.

Johnny menambahkan, Kemkominfo juga diberikan amanat untuk penyeleisaian digitalisasi pertelevisian nasional, digital broadcasting, serta memastikan fasilitasi investasi yang lebih baik.

“Aturan-aturan ini memastikan mendorong infrastruktur digital yang tidak hanya lebih cepat, namuun juga berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Meningikatkan internet link ratio dan memperkecil digital disparitas nasional kita,” kata Johnny.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN