Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Berbagi Jaringan Diingatkan Tak Langgar Hukum

Rabu, 29 Juli 2020 | 20:33 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi I DPR RI mendukung prinsip ekonomi berbagi (sharing economy) untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komuniksi (TIK) serta berbagi jaringan (sharing infrastructure) telekomunikasi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Penerapannya di Tanah Air pun diharapkan tetap mengedepankan transparansi.

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan, sharing economy merupakan sebuah model bisnis berbentuk ekonomi berbagi yang sedang menjadi sorotan lantaran maraknya pemanfaatan TIK di Indonesia.

Selain itu, sharing economy membawa semangat perubahan dalam pemanfaatan TIK. Sharing economy ditandai dengan kompetitor dijadikan mitra (partner). Sesama pelaku usaha yang satu bidang, atau berbeda dapat berkolaborasi, atau bekerja sama.

“Ini lebih baik jika mereka tak menjadi kompititor. Di dalam industri telekomunikasi juga dikenal sharing infrastructure yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan jaringan,”terang Meutya, dalam seminar daring yang digelar oleh Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia bertema Penerapan Sharing Economy di Sektor TIK, seperti dikutip Rabu (29/7).

Nonot, mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjelaskan, sharing yang terjadi antaroperator telekomunikasi saat ini hanya sebatas sharing infrastructure pasif. Bentuk kerja samanya antara lain dengan berbagi menara, jaringan tulang punggung (backbone), dan berbagi sarana terpadu utilitas kabel (ducting).

Sementara itu, sharing infrastructure aktif, antara lain dengan model seperti open access networks (OAN) dan mobile virtual network operator (MVNO) antaroperator belum dapat diterapkan di Indonesia. “Sharing hanya dapat dilakukan di jaringan backbone dengan skema sewa,” tegasnya.

Regulasi

Nonot menyampaikan, regulasi telko di Indonesia saat ini masih menggunakan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi yang berbasis kompetisi terbuka. Artinya, setiap perusahaan telekomunikasi harus membangun jaringannya sendiri.

“Dengan diwajibkan memenuhi komitmen pembangunan, mereka (operator) harus melakukan efesiensi sendiri, sehingga konsep sharing (aktif) tidak bisa dijalankan,”terang Nonot.

Dia juga berpendapat, pemberlakuan sharing infrastructure telko aktif tidak akan bagus untuk mendorong penggelaran infrastruktur telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi, Nonot pun menyarankan pemerintah agar dapat mengimplementasikan sharing pada teknologi baru. Sebab, teknologi baru belum dimulai investasi dan kompetisinya.

Pendapat KPPU

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menilai, penerapan sharing economy pada industri TIK dan telko di Indonesia pada prinsipnya bagus.

Namun, rencana yang nampak indah tersebut jangan sampai menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar hukum. Sharing economy pada industri TIK dan telko pun diingatkannya harus bisa menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan menumbuhkan investasi baru.

“Pelaku usaha tidak boleh melanggar aturan, termasuk ketika ingin sharing economy di industri telekomunikasi. Jika ingin melakukan sharing economy di pasar yang bersangkutan, harus membuat joint venture. Boleh melakukan pengaturan produksi, namun harus melakukan joint venture,” terang Guntur.

KPPU berharap, manfaat dari sharing economy dapat semaksimal mungkin dengan dampak persaingan usaha yang seminimal mungkin. Hal yang harus diperhatikan, dalam sharing economy tidak boleh ada pengaturan harga, alat produksi, atau pengaturan sumber daya, sehingga menimbulkan kenaikan harga dan pengaturan area pemasaran. Tujuannya lanjutannya agar tidak terjadi kartel.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN