Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BRTI Siapkan Draf Revisi Aturan Interkoneksi

Rabu, 24 Juni 2015 | 21:34 WIB

JAKARTA – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tengah menyusun draf revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM) No 8/2006 tentang Interkoneksi. Aturan baru itu diharapkan bisa menegakkan perhitungan tarif interkoneksi berdasarkan biaya (cost base).

 

“Paling cepat, aturan baru tentang Interkoneksi itu selesai pada Agustus 2015 dan paling lambat akhir 2015,” kata anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) BRTI I Ketut Prihadi Kresna kepada Investor Daily, Selasa (23/6).

 

Prihadi mengatakan, aturan baru itu akan merevisi PM No 8/2006 dan PM No 9/2006, yang keduanya mengatur masalah teknis implementasi interkoneksi pada industri telekomunikasi di Tanah Air. Tarif interkoneksi adalah biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan.

 

Besaran tarif interkoneksi sangat bervariasi tergantung, hubungan antaroperator mobile to mobile atau mobile to fixed. Besar tarif interkoneksi mobile to mobile adalah sebesar Rp 250 per menit. Tarif interkoneksi pernah berubah beberapa kali.

 

Di antaranya adalah pada 2009, tarif interkoneksi turun 20-40%. Pada 2011, tarif interkoneksi turun lagi sebesar 6%. Sedangkan tarif interkoneksi untuk pesan singkat (SMS) juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 2009, tarif interkoneksi untuk SMS lintas operator adalah sebesar Rp 11 per SMS, dan naik menjadi Rp 23 per SMS pada 2012, dan naik lagi menjadi Rp 24 per SMS pada 2014.

 

Penentuan tarif interkoneksi pada 2011 didasarkan pada asumsi trafik di Telkomsel, sebagai penguasa pasar telekomunikasi di Indonesia, yakni di atas 25%. Pada waktu itu (2011), penentuan tarif interkoneksi menggunakan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Telkomsel.

 

“Itu (penggunaan DPI Telkomsel) kan dulu kesepakatan regulator dan juga operator. Kita gunakan hitungan Telkomsel. Nanti, kami akan gunakan asumsi dari masing-masing operator,” kata dia.

 

Menurut Prihadi, perhitungan tarif interkoneksi cost based (berdasarkan biaya) itu sangat tergantung dari jaringan yang dibangun operator, trafiknya, margin, dan lain-lain. “Itu ada hitung-hitungannya. Operator yang telah membangun hingga ke pelosok Tanah Air juga akan diperhitungkan pula, karena ada operator yang hanya membangun jaringan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” kata dia.

 

Namun, penurunan tarif interkoneksi itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelanggan, karena tarif ritel masih tetap tinggi. Tarif ritel adalah tarif telepon yang dibebankan operator kepada pelanggan. Tarif ritel untuk hubungan telepon antar pelanggan operator yang sama (on net) sangat rendah, yakni sekitar Rp 100 per menit.

 

Namun, tarif ritel yang dibebankan untuk hubungan telepon lintas operator (off net) bisa mencapai Rp 2.000 per menit. Perbedaan tarif on net dan off net sangat jomplang. Dalam tarif ritel yang lintas operator itulah ada tarif interkoneksi.

 

“Sebenarnya tarif interkoneksi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pelanggan, jika tarif ritel tidak turun drastis,” kata Prihadi.

 

Oleh karena itu, lanjut Prihadi, setelah merampungkan draf aturan perubahan PM No 8/2006 tentang Interkoneksi itu, pihaknya juga akan melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan “mengatur” tarif ritel. “Namun, kami belum pada kesimpulan bagaimana mengatur tarif ritel itu. Apakah dengan menerapkan batas atas atau membatasi margin operator. Ini agak sensitif. Nanti saja,” kata dia.

 

Menurut Prihadi, tarif ritel off net itu yang tinggi dan tidak wajar. Ada indikasi, pembebanan tarif off net yang tinggi itu sebagai upaya operator untuk menghalangi (entry barrier) pelanggan melakukan telepon lintas operator. “Jadi, dengan menerapkan tarif ritel yang tinggi itu, operator ingin agar pelanggan menggunakan kartu SIM-nya. Atau lakukan telepon ke sesame operator saja agar tarifnya rendah,” kata Prihadi.

 

Penurunan tarif ritel akan berdampak signifikan dibandingkan penurunan tarif interkoneksi. Katakanlah penurunan tarif sebesar 10%. Kalau penurunan 10% itu terjadi pada tarif ritel yang Rp 2.000, nilai penurunannya sebesar Rp 200. Tapi kalau penurunan 10% itu terjadi pada tarif interkoneksi yang cuma Rp 250, maka nilai penurunannya cuma Rp 25.

 

Prihadi mengatakan, tarif interkoneksi itu adalah hak operator. Pelanggan operator A bisa menghubungi pelanggan operator B karena operator B membangun dan menyediakan jaringannya. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kalau operator B itu tidak memberikan akses (karena jaringannya ditutup atau karena tidak ada jaringannya) kepada pelanggan operator A, komunikasi itu tidak bakal terjadi. Operator A pun tidak bisa meraup pulsa atau pendapatan dari pelanggannya. (*)

BAGIKAN