Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

DPR Minta Menkominfo Tahan Dulu Permen Interkoneksi

Gora Kunjana, Kamis, 25 Agustus 2016 | 12:58 WIB

JAKARTA- Komisi I DPR mengkritik tajam rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menurunkan biaya interkoneksi telepon seluler sebesar 26%. Kritik itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi I DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Rabu (24/8).

Kebijakan rencana penurunan biaya interkoneksi ini rencananya akan diterapkan mulai 1 September 2016. Kemenkominfo telah mengeluarkan Surat Edaran No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/ 2016. Di dalamnya berisi penurunan tarif interkoneksi sebesar 26% menjadi Rp204 bagi semua operator di Indonesia.

Dalam rapat kerja yang berlangsung dari pukul 14.30 - 19.30 itu, Komisi I DPR RI meminta Menkominfo Rudiantara menahan penerbitan peraturan menkominfo (Permen) yang terkait dengan penurunan biaya interkoneksi itu. Keputusan menteri terkait hal tersebut menunggu rapat Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.

Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan berbagai pihak terkait pendalaman mengenai tarif interkoneksi, termasuk seluruh operator telekomunikasi. Komisi I DPR juga meminta Kemkominfo untuk segera menyampaikan dokumen ringkasan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator dan konsultan Pemerintah.

Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Budi Youyastri mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak punya kewenangan untuk memutuskan besaran penurunan biaya interkoneksi. "Kewenangan pemerintah bukan terletak pada revisi interkoneksi, tapi sebatas menciptakan formulanya saja," kata Budi.

Evita Nurhanty, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengatakan, berdasarkan masukan-masukan informasi yang diterimanya, Rudiantara dinilai menentukan penurunan biaya interkoneksi dengan tidak melibatkan operator seluler.

"Dari masukan yang saya terima, Pak Menteri tidak melibatkan operator untuk menentukan biaya interkoneksi, tidak melibatkan pemain industri. Kebijakan penurunan tarif interkoneksi ini dianggap tidak transparan dan dirasa merugikan satu operator tapi menguntungkan beberapa operator," kata Evita.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafidz yang memimpin rapat kerja tersebut berpendapat, Kemenkominfo terlalu terburu-buru mengeluarkan kebijakan penurunan biaya interkoneksi.

"Ini saja baru Surat Edaran dari Dirjen. Belum ada Peraturan Menteri (PM). Harusnya ada kajian lebih dalam lagi, karena kalau kebijakan ada kontroversi, hal itu harus ditanggapi," kata Meutya.

Oleh karena itu, menurut Meutya, pemerintah harus mengakomodasi pertanyaan dan pernyataan anggota Komisi I DPR RI yang mempertanyakan dasar penentuan biaya interkoneksi tersebut mengingat ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

"Jadi, jangan diputuskan sekarang karena perlu dikaji lagi. Jangan sampai ada yang keberatan, tapi tergantung dengan hasil rapat apakah kita masih perlu informasi atau tidak," ujar Meutya.



Dituding Berpihak

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menegaskan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan di ranah korporasi. Kebijakan penurunan biaya interkoneksi itu telah menciptakan "blok barat dan blok timur" dalam industri telekomunikasi seluler.

Pihak yang pro terhadap kebijakan ini, lanjut Efendi, yakni ’kubu’ Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom, dan Hutchison Tri. Sedangkan kubu yang menolak kebijakan itu dari ’kubu’ Telkom Group, perusahaan milik negara atau BUMN, dan anak usahanya, Telkomsel.

Effendi bahkan mengaku mendengar ’bisikan’ yang menyebutkan Rudiantara memihak salah satu operator dalam mengeluarkan kebijakan penurunan biaya interkoneksi. "Saya dengar, kebijakan ini ada potensial merugikan negara cukup besar, triliunan rupiah. Saya ingin dengar langsung klarifikasi dari pak Menteri, apakah benar. Karena katanya dianggap berafilisasi blok (operator) mana," ucap Effendi.

Menanggapi pertanyaan ini, Menkominfo Rudiantara menegaskan, dalam mengeluarkan kebijakan, dia tidak berdasarkan mendukung satu operator. "Saya sudah disuntik kebal untuk tidak berpihak ke mana pun. Saya pernah di Telkom, Telkomsel, XL, dan Indosat. Saya jamin, saya tidak berpihak. Dengan pengalaman saya itu, kalau mau menuruti ego, saya mau menuruti yang mana?" kata pria yang disapa akrab Chief RA ini.

Sedangkan untuk pertanyaan anggota DPR lain, Rudiantara mengatakan, penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% itu sudah melalui formula. Angka penurunan itu sudah dikonsultasikan bersama dengan sebuah firma konsultan independen yang telah digunakan pemerintah sejak 10 tahun lalu.

Menurut Rudiantara, interkoneksi adalah hak dan kewajiban bagi semua penyedia operator. Persiapan soal penurunan tarif interkoneksi disebut Rudiantara telah berlangsung dari 2015.

"Indonesia itu ada di rezim multi-operator. Kalau monopoli, tidak ada interkoneksi. Operator wajib membuka jaringan dan mereka punya hak untuk berinterkoneksi," jelas Rudiantara. (gor)

BAGIKAN