Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teknologi 5G. Foto ilustrasi: lintangtech.com

Teknologi 5G. Foto ilustrasi: lintangtech.com

Implementasi 5G Perlu Dukungan UU Cipta Kerja

Minggu, 13 September 2020 | 21:17 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memerlukan dukungan UU Cipta Kerja untuk mengimplementasikan teknologi seluler generasi kelima (5G) di Tanah Air.  Karena itu, pemerintah memperjuangkan masuknya pengaturan 5G sebagai teknologi baru dalam RUU Cipta Kerja, termasuk di dalamnya spectrum sharing dan infrastructure sharing.  

Kepala Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Adis Alifiawan mengatakan, kehadiran 5G di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Selain akan meningkatkan kecepatan internet, kehadirannya akan mendukung inovasi dan daya saing.

Namun, implementasi 5G sebagai teknologi seluler terbaru juga memerlukan dukungan regulasi agar tak melanggar hukum. Pemerintah pun telah merancangnya dan memasukkan dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas bersama DPR RI.

Ada beberapa hal yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja oleh pemerintah terkait sektor telekomunikasi dan 5G. Pertama, poin tentang berbagi frekuensi (spectrum sharing). Hal ini perlu dilakukan agar enam operator seluler yang beroperasi di Indonesia bisa mendapatkan spektrum 5G dengan cara berbagi karena jumlahnya yang terbatas.

“5G itu rakus bandwidth. Minimum spektrum untuk 5G adalah 100 Mhz. Jika dibagi-bagi tak akan cukup dan masyarakat tidak akan mendapatkan true 5G. Dengan spectrum sharing masuk RUU Cipta Kerja dimungkinkan operator yang akan menggembangkan 5G dapat melakukan penggabungan frekuensi yang dimiliki,” ujar dia, dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Penggabungan spektrum untuk teknologi baru seperti 5G harus dipayungi dengan  regulasi agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Saat ini, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah berada di DPR.

“Pemerintah berharap agar RUU Cipta kerja ini dapat diselesaikan tahun 2020 ini,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah memasukkan pembahasan mengenai berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) ke dalam RUU Cipta Kerja. Nantinya, ducting, tower, atau infrastruktur pasif lainnya pun dapat dibagi antaroperator telekomunikasi dengan harga yang rasional.

Saat ini, banyak operator telekomunikasi yang menginginkan infrastructure sharing dapat berjalan. Namun, karena belum ada regulasi yang mengaturnya, mereka  tak berani melakukannya. Pemerintah pun memasukkannya ke dalam RUU Cipta Kerja agar implementasinya dalam koridor hukum.

Adis mengakui, kehadiran teknologi 5G akan mengubah landskap regulasi yang ada di Indonesia. Sebelum diberlakukannya UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, rezim telekomunikasi Indonesia juga masih menganut monopoli.

Namun, setelah UU tersebut diberlakukan, rezim pasar bebas pun berlaku di industri telekomunikasi Tanah Air. Dengan adanya 5G, pasar bebas telekomunikasi yang saat ini berjalan pun diharapkan dapat berkolaborasi dan berkonvergensi.

“Dengan adanya 5G, pemain di industri telekomunikasi berlimpah yang selama ini diharapkan bisa saling berkolaborasi, termasuk dalam membangun infrastruktur telekomunikasi,” tutur dia.

PNBP

Adis juga menyampaikan, mengingat penggunaan spektrum frekuensi  untuk 5G sebagai sumber daya terbatas milik negara, para operator telekomunikasi harus memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor telekomunikasi.

Apalagi, permintaan spektrum frekuendi yang tinggi dari operator telekomunikasi. Di samping mendapatkan manfaat dari layanan telekomunikasi, masyarakat juga berharap negara juga mendapatkan kemanfaatan dari sisi PNBP.

“Jangan sampai, konsep sharing ini malah menurunkan pendapatan negara,” harapnya.

Saat ini, lanjut dia, spektrum 3.500 Mhz sangat berpotensi digunakan untuk teknologi seluler 5G. Hanya saja, frekuensi tersebut saat ini masih dipergunakan oleh beberapa operator satelit.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kebutuhan satelit masih sangat diperlukan. Karena itu, penggunaan spektrum 3.500 Mhz untuk 5G masih membutuhkan waktu agar operator satelit dapat melakukan transisi.

“Waktu ini dibutuhkan agar operator satelit dapat melakukan transisi, atau migrasi secara smooth. Jangan sampai tiba-tiba seluruh ATM di Jakarta yang menggunakan satelit menjadi terputus akibat adanya 5G. Kemenkominfo saat ini tengah intensif melakukan uji coba 5G di 3.500 Mhz,” ucap Adis.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN