Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Internet di Kabupaten Nabire dan Dogiyai Dipulihkan

Sabtu, 7 September 2019 | 07:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah kembali membuka pemblokiran atas layanan data/internet di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua terhitung mulai Jumat (6/9), pukul 22.30 Waktu Indonesia Timur (WIT). Situasi dan kondisi keamanan kedua kabupaten tersebut dinilai sudah kondusif.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan, dengan tambahan dua kabupaten tersebut, total sudah 21 kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang telah dibuka blokir atas layanan internetnya setelah sebelumnya 19 kabupaten dibuka pada 4 September 2019.

Ke-19 kabupaten di Provinsi Papua yang telah terlebih dahulu dibuka pemblokiran internetnya adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

“Untuk delapan kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo masih terus dipantau situasinya dalam satu, atau dua hari ke depan,” ujar Nando, Ferdinandus Setu, dalam keterangannya, Jumat (6/9) malam.

Begitu juga, lanjut dia, untuk tiga kabupaten/kota di wilayah Papua Barat, yakni Kota Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong yang belum dibuka blokir layanan data internet, masih akan terus dipantau dalam satu, atau dua hari ke depan.

Nando menyampaikan bahwa sebaran informasi hoaks (kabar bohong), ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua sempat terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah URL mencapai 72.500.

“Distribusi hoaks terus menurun jadi 42 ribu URL tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu URL tanggal 1 September 2019, dan akhirnya, turun menjadi 6.060 URL hoaks dan hasutan pada 6 September 2019,” tambahnya.

Pemerintah pun kembali mengimbau kepada masyarakat di Tanah Air untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan, dan provokasi melalui media apa pun, termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali internet di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung. (lm)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA