Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seminar konektivitas dan frekuensi oleh Digital Culture Syndicate (DCS) di Jakarta, Selasa (12/11). (Foto: Emanuel Kure/ID)

Seminar konektivitas dan frekuensi oleh Digital Culture Syndicate (DCS) di Jakarta, Selasa (12/11). (Foto: Emanuel Kure/ID)

Kemenkominfo Didorong Optimasi Frekuensi

Emanuel Kure, Rabu, 13 November 2019 | 09:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk mengoptimasi frekuensi telekomunikasi yang ada. Salah satunya frekuensi BWA 2,3 GHz. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan dukungan frekuensi harus dikembangkan agar menopang pengembangan ekonomi digital dan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disimpulkan dari seminar yang diadakan oleh Digital Culture Syndicate (DCS) di Jakarta, Selasa (12/11). Seminar ini didasari perhatian pada permasalahan pembangunan konektivitas internet/akses data melalui pengembangan teknologi dari frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz, atau akses nirkabel pita lebar dan lainnya yang belum optimal.

Pakar komunikasi dan telekomunikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Kuskridho Dodi Ambardhi mengatakan, penguasaan, atau pemanfaatan frekuensi BWA, antara lain BWA 2,3 GHz, yang tidak optimal dapat berdampak langsung tidak baik pada layanan telekomunikasi bagi rakyat di berbagai pelosok negeri.

Pasalnya, salah satu hal yang harus dijamin oleh negara adalah adanya layanan internet berkecepatan tinggi secara merata di seluruh daerah. Apalagi, akses data/internet saat ini sudah berkembang menjadi kebutuhan dasar bagi warga negara dan menjadi bagian kehidupan masyarakat kecil.

“Kemkominfo perlu mempersiapkan penataan ulang pita frekuensi dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden Jokowi dalam pengembangan start-up nasional. Lelang ulang frekuensi BWA 2,3 GHz misalnya, perlu mempertimbangkan operator yang terbukti berkomitmen membangun pemanfaatan frekuensi broadband secara optimal, efektif, dan efisien,” kata Kuskridho.

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan lagi frekuensi BWA 2,3 GHz yang saat ini ditempati oleh operator telekomunikasi, terutama yang tidak aktif melayani masyarakat. Kemenkominfo pun di antaranya harus mencabut terlebih dahulu izin lisensi pada BWA 2,3 GHz yang tidak dimanfaatkan.

Kuskridho menegaskan, dalam proses lelang yang baru, Kemenkominfo idealnya menyusun prosedur lelang yang mewajibkan para pemain untuk memanfaatkan frekuensi tersebut secara optimal dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

“Penataaan kembali supaya pemain baru bisa maksimalkan frekuensi itu. Pemaksimalan itu berguna bagi negara dari segi PNBP (pendapatan negara bukan pajak), berguna bagi penciptaan start-up, sehingga terjadi multiplayer effect, dan kemudian, pemerataan pembangunan,” tegas dia.

PNBP

Pengamat kebijakan pajak dan Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menambahkan, perusahaan telekomunikasi pemegang lisensi frekuensi BWA 2,3 GHz saat ini kurang optimal memanfaatkannya. Hal ini pun berdampak langsung kepada hilangnya potensi PNBP dari sektor telekomunikasi dan informasi.

“Sektor PNBP terkena dampak langsung akibat selama sepuluh tahun usia perizinannya. Kemenkominfo hanya memperoleh 72% dari target PNBP BWA, atau sekitar Rp 4,1 triliun,” ungkap Yustinus.

Jumlah PNBP tersebut jauh lebih kecil nilainya apabila dibandingkan dengan pendapatan 2,3 GHz yang diterima dari alokasi perizinan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang mencapai 100%. Sejak 2014, Smartfren telah berkontribusi kepada negara senilai Rp 2,4 triliun, dan sejak tahun 2017, Telkomsel sekitar Rp 4 triliun (termasuk up front fee).

“Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas dan strategis serta memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Oleh sebab itu, harus dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Secara lebih spesifik, dia pun mendorong Kemenkominfo mempertimbangkan bahwa lelang ulang frekuensi BWA 2,3 GHz untuk periode 10 tahun ke depan harus meningkatkan PNBP secara lebih optimal. Di tengah ancaman resesi global, PNBP sangat penting kontribusinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

“Dana hasil lelang frekuensi dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program prioritas, misalnya menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan,” jelas Yustinus.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA