Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kemkominfo akan Kenakan Pajak Industri e-Commerce & OTT

Sabtu, 31 Januari 2015 | 17:58 WIB
ah

JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan mengenakan pajak terhadap industri e-commerce dan bisnis OTT (over the top) di Tanah Air. Menkominfo Rudiantara sudah mengadakan pembicaraan dengan Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) Mardiasmo untuk membahas hal itu. 

“Jadi kemarin saya sudah ketemu dengan Wamenkeu, bicara tentang bagaimana perlakukan pajak terhadap e commerce dan juga OTT. Hal itu akan dibahas lebih lanjut, mudah-mudahan kuartal I 2015 ini sudah ada kepastiannya,” kata Rudiantara dalam acara berakfast meeting di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat, (30/1).

Menurut Rudiantara, Industri e-commerce di Indonesia masuk dalam kategori DNI (Daftar Negatif Investasi). Sebab, pendanaan yang masuk ke Indonesia hanya dalam bentuk angka saja, sementara uangnya beredar di luar. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi concern pemerintah supaya industri e-commerce dikenakan pajak.

Namun, Rudiantara menegaskan, pemerintah berusaha untuk membuat regulasi yang jelas, sehingga tidak merugikan pihak Industri. Sebab, bagaimanapun juga, Lanjut Rudiantara, concern pemerintah juga mendorong industri untuk terus berkembang, bukan sebaliknya.

“Pada prinsipnya kita buat regulasi yang baik. Karena yang namanya pajak itu seperti kita pegang ikan dalam air. Kalau kita genggam terlalu kuat akan mati, tetapi kalau kita lepas pasti lari dia. Jadi concern kita supaya industri tetap tumbuh. Jangan sampai hanya masaalah pajak, industri kita jadi mati,” ujar Rudiantara.


Lebih lanjut, terkait OTT, Rudiantara juga sudah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk berbicara mengenai layanan OTT di Indonesia. Karena, menurut Rudiantara, Layanan OTT di Indonesia kebanyakan berasal dari perusahaan yang berbasis di AS. Dalam pertemuan tersebut, Rudiantara menegaskan kepada Dubes AS, bahwa persoalan OTT telah menjadi concern operator di Indonesia, dan juga akan di diperhatikan secara serius oleh pemerintah, sebagai regulator.


“Mengenai layanan OTT belum bicara dengan pihak yang ada di sini, tapi saya sudah bicara dan minta bantuan Dubes Amerika. Saya sampaikan bahwa ini konsen dari para operator di Indonesia. Kita harus bicara secara bisnis, yang bisa diregulasi. Saya juga sudah bicara dengan Wamenkeu bagaimana dengan perlakukan pajak terhadap OTT ini,” ungkap Rudiantara. (man)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN