Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kominfo Berlakukan Sistem Sertifikasi SDM TIK

Rabu, 4 Februari 2015 | 16:24 WIB
ah

JAKARTA – Demi memperkuat posisi tawar Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberlakukan sistem sertifikasi tenaga kerja di bidang industri. Sertifikasi tersebut berlaku untuk tenaga kerja Indonesia maupun asing yang bekerja di Indonesia.


Menkominfo Rudiantara mengatakan, dengan adanya kesepakatan MEA 2015, tenaga kerja asing akan banyak masuk ke Indonesia, demikian sebaliknya. Setifikasi bertujuan untuk menambah suatu aturan yang relevan dengan Indonesia. “Sertifikasi ini hanya dari sisi teknis saja, tapi bisa memproteksi SDM tenaga kerja kita. (Tapi bukan berarti melarang tenaga asing). Kita menambah suatu aturan yang bisa relevan dengan kondisi kita di Indonesia,” kata Rudiantara di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (2/2).


Menurut dia, pemberlakukan sistem sertifikasi ini dipastikan mulai akhir Februari 2014, yaitu soal kapan sistem sertifikasi ini berlaku di Indonesia dan program kerja mengenai pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang akan memberikan sertifikat untuk jenis industri yang dimaksud. “Akhir Februari ini kita akan tahu kapan bisa diberlakukan di Indonesia, dan program kerja mengenai pendirian LSP untuk tipe industri apa saja. Yang pasti, di sektor TIK kita butuh 40-50 standar sertifikasi, dari saat ini yang baru 20an saja,” ujar Rudiantara.


Ia mengungkapkan, untuk wilayah Asean, Indonesia berada di urutan ke empat, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand dari sisi sertifikat kompetensi SDM. Padahal, dari sisi jumlah tenaga kerja maupun jumlah lulusan akademik, Indonesia lebih besar ketimbang negera lain di Asean. Lebih lanjut, Rudiantara menuturkan, salah satu kesepakatan antar negara-negara Asean dalam mengembangkan sistem pasar bebas tenaga kerja, termasuk di bidang TIK adalah pemberlakuan sistem sertifikasi. Oleh karena itu, pihak industri diharapkan segera menyiapkan sistem pelatihan kerja dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai ketentuan perundangundangan.


“Dalam dunia kerja, orang butuh kompetensi. Dan, kompetensi itu harus dilewati dengan berbagai syarat, salah satunya sertifikat. Jika engkau punya kompetensi, tetapi tidak mempunyai bukti kompetensi berupa sertifikat, bisa saja kompetensimu dipertanyakan. Jadi, tujuan dari sertifikasi ini supaya mematenkan kompetensi yang dimiliki,” ungkap Rudiantara.


Sementara itu, pengurus Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (Aspiluki) Didik Partono Rudiarto mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, hanya bersifat sebagai fasilitator untuk mendorong penerapan sertifikasi melalui kebijakan-kebijakan. Sedangkan, untuk penyusunan kurikulum pelatihan akan diserahkan kepada sektor industri yang bersangkutan, dalam hal ini, lembaga pelatihan.


“Untuk kurikulumnya, secara kompetensi akan dibuatkan kurikulum pelatihannya. Kita cuma buat standar kompetensi saja. Yang membuat kurikulum adalah lembaga pelatihannya. Tentu berhubungan dengan sektor industri yang mau didapat sertifikasinya. Sedangkan ujiannya di LSP. LSP yang akan menentukan lulus dan tidaknya seseorang dalam mengikuti ujian kompetensi tersebut,” terang Didik.


Lebih jauh, Didik menuturkan, pemberlakukan sertifikasi ini juga bertujuan untuk memproteksi pasar Indonesia. Dimana, dari sisi internet, Indonesia merupakan pasar yang mempunyai potensi yang besar. Salah satu cara, supaya tenaga kerja Indonesia di bidang TIK bisa menjadi tuan di negerinya sendiri adalah dengan sistem sertifikasi. “Justru itu, karena gak ada cara lain, maka kita buat seperti ini. Sekarang begini, cara kerjanya begini, mereka (asing) kan tahu pasar paling besar internet itu di Indonesia. Mereka sendiri membentengi dengan membuat standar di tempat mereka. Di sini (Indonesia) gak ada standarnya. Lalu mereka bilang saya punya standar internasional mau masuk ke sini, kita gak bisa bilang apa-apa. Kita harus buat standar sehingga bisa bersaing dengan mereka. Kita harus buat standar, sehingga mereka juga harus ikut aturan kita,” pungkas Didik.


Sebelumnya, Kemkominfo mendapat tambahan anggaran dalam RAPBN yang bertujuan digunakan untuk pengembangan SDM senilai Rp 70 miliar dari anggaran kominfo yang diajukan DIPA 2015 senilai Rp 8,1 triliun. Penambahan alokasi pagu sebesar Rp 70 miliar sebagai berikut, Penetapan SKKNI Rp 5 miliar, pelatihan berbasis kompetensi Rp 45 miliar, pelatihan infrastruktur Rp 10 miliar, dan pelatihan assesor sebesar Rp 5 miliar. “Kita tahu dalam era MEA, semua harus melek teknologi. Isu memajukan SDM tak hanya supaya bisa bersaing di Indonesia tetapi sekurangkurangnya di wilayah Asean,” ujar Rudiantara. (man)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN