Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teknologi 5G. Foto ilustrasi: lintangtech.com

Teknologi 5G. Foto ilustrasi: lintangtech.com

KPPU Siap Awasi Network dan Spectrum Sharing untuk 5G

Minggu, 3 Januari 2021 | 21:08 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengapresiasi pengesahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembuatan peraturan turunannya yang memasukkan pertimbangan persaingan usaha sehat, termasuk pada implemenasi 5G. KPPU pun siap memberikan pertimbangan dan pengawasan.

"KPPU mendukung spirit UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi baru di Indonesia. Terlebih lagi, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya selalu mempertimbangkan iklim persaingan usaha yang sehat," ujar Kodrat, dalam pernyataannya, Minggu (3/1).

Salah satu aturan turunan yang menjadi perhatian KPPU adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar). Dalam RPP tersebut, pemerintah mengatur tentang kerja sama/berbagi jaringan (network sharing) dan berbagi spektrum frekuensi (spectrum sharing) untuk penerapan teknologi 5G.

Menurut dia, KPPU mendukung penuh implementasi network sharing dan spectrum sharing untuk penerapan 5G sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang ada.

Tahun 2017, KPPU diakuinya tidak merekomendasikan network sharing dan spectrum sharing untuk penerapan teknologi sebelum 5G. Pertimbangan kala itu, network sharing dan spectrum sharing bisa berdampak buruk terhadap persaingan usaha yang sehat.

Sebab, network dan spectrum frequency merupakan alat produksi penting dalam industri telekomunikasi. Jika kala itu dikerjasamakan, terdapat peluang persekongkolan alat produksi dan strategi pemasaran.

Kini, KPPU memaklumi network dan spectrum sharing diperbolehkan walaupun terbatas untuk penerapan 5G. Pemerintah mengizinkan network dan spectrum sharing namun dengan tetap menjaga persaingan usaha sehat seeperti tercantum dalam RPP Postelsiar.

Dalam implementasinya nanti, lanjut dia, KPPU akan melihat lebih rinci skema kerja sama network sharing dan spectrum sharing untuk penerapan 5G. Tujuannya agar tidak ada penguasaan alat produksi dan pengaturan wilayah yang berdampak terhadap iklim kompetisi tak sehat.

Alasannya, spektrum frekuensi merupakan aset berharga bagi perusahaan telekomunikasi namun tetap merupakan sumber daya terbatas milik negara. Penguasaan atas spektrum frekuensi akan meningkatkan valuasi bagi perusahaan telekomunikasi.

Dalam UU Cipta Kerja serta draf RPP Postelsiar pun telah ditegaskan, pemerintah dapat mencabut izin atas sebuah spektrum frekuensi jika penggunaannya tidak optimal.

Pengawasan

Karena itu, kemudahan berusaha di industri telekomunikasi berupa network sharing dan spectrum sharing harus diawasi dengan ketat. Tahapan pengajuannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), proses persetujuan, serta pengawasan/pengendaliannya harus dikawal ketat. 

Kodrat mengingatkan, kerja sama dalam network dan spectrum yang tidak diperbolehkan adalah mengambil alih aset perusahaan yang lebih kecil, atau yang tengah mengalami masalah.

"KPPU mempersilakan pelaku usaha telekomunikasi untuk kerja sama network dan spectrum. Asalkan, kerja sama tidak mengarah kepada unsur kepemilikan, atau unsur penguasaan aset," imbuhnya.

Agar memberikan kepastian berusaha, KPPU pun sangat senang jika dilibatkan untuk dapat memberikan pertimbangan ketika ada penyelenggara telekomunikasi akan melakukan network sharing dan spectrum sharing, termasuk pengaturan peran KPPU secara tegas dalam RPP Postelsiar.

Namun, Kodrat mengakui, hingga saat ini, lembaga yang dipimpinnya belum diminta pertimbangan oleh Kemkominfo.  "Jika diperkenankan kementerian teknis, kami siap untuk dilibatkan dalam memberikan rekomendasi dan peran KPPU dimasukkan dalam RPP Postelsiar,” pungkas dia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN