Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Plt Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (Foto: Kemenkominfo)

Layanan Akses Internet di Papua Dipulihkan

Emanuel Kure, Kamis, 5 September 2019 | 05:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan mulai membuka layanan akses internet/data pada sebagian besar di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan pemulihan layanan akses internet secara bertahap mulai Rabu (4/8) malam, pukul 21.00, di wilayah-wilayah yang dinilai sudah kondusif keamanannya di kedua provinsi tersebut.

“Malam (Rabu) ini, mulai pukul 9 (21.00) malam, sudah mulai dibuka akses internet di wilayah Papua, tertutama di wilayah yang sudah kondusif. Besok (Kamis ini), mudah-mudahan sudah bisa dibuka akses internet secara keseluruhan di Papua,” kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, di Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut pria yang akrab disapa Nando tersebut, terdapat dua alasan pemerintah mulai membuka akses internet di Papua. Pertama, frekuensi penyebaran kabar bohong (hoaks) yang sudah mulai mereda beberapa hari terkahir. Kedua, kondisi/situasi sosial politik di Papua yang sudah mulai kondusif.

“Jadi, akses internet mulai dibuka di sana (Papua). Karena, sejauh yang kami pantau, pergerakan hoaks yang sudah mereda dan situasi mulai kondusif,” ujar dia.

Pada Selasa (3/9), Menteri Komunkasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun telah menyampaikan, pemerintah sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan internet di Papua.

“Nah, yang disiapkan skenarionya adalah pembatasan masih ada, tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota. Tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan," kata Menkominfo, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Nando pun menjelaskan alasan pemerintah sempat memblokir akses internet di Papua sejak Rabu, 21 Agustus lalu. Menurut dia, langkah tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 40. Hal ini berkaitan dengan muatan konten yang menjadi penyebab beredarnya hoaks.

Selain itu, pemerintah ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait dengan situasi yang berkembang di Papua yang sempat terjadi pembakaran di beberapa kota dan menjurus jadi kerusuhan yang cenderung meluas. Kerusuhan di antaranya sempat terjadi di Fakfak, Sorong, dan Manokwari.

Hingga Minggu (1/9), Kemenkoinfo sudah mendeteksi 500 ribu URL, atau kanal yang disalahgunakan untuk mengirimkan kabar bohong (hoaks). Walaupun layanan internet diblokir, masyarakat di Papua selama ini masih bisa menggunakan layanan telepon dan pesan singat (SMS).

Hak Digital

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Damar Juniarto mengungkapkan, tindakan pemblokiran akses internet di Papua tidak dibenarkan. Tindakan tersebut dinilainya melanggar hak digital, atau hak asasi di bidang digital yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Papua.

Selain itu, dia melihat tindakan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah juga dinilainya tidak memiliki tata kelola pemerintahan (good governance) yang tepat dalam mengambil langkah tersebut.

“Ini (pemblokiran) tidak dibenarkan. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sekali pun pengurangan lewat internet shutdown (pemblokiran) ini sebetulnya sebuah langkah yang melanggar hukum. Karena tidak berbasis untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dia pun mensinyalir, tindakan pemblokiran akses internet di Papua hanya mengikuti tren global semata. Dia menyebut, pada 2019 hingga September sekarang, sudah ada 144 kali tindakan internet shutdown secara global. India merupakan negara dengan frekuensi tertinggi sudah 134 kali melakukan shutdown internet. Tindakan ini dilakukan karena konflik rasial yang terjadi di negara bagian Khasmir.

Hal sama juga dilakukan oleh Pakistan dan beberapa negara di Afrika, yakni Sudan dan Etiopia. Di negara-negara tersebut, internet shutdown pada umumnya dilakukan karena konflik sosial-politik yang berkaitan dengan pemilu.

“Ini ada pola yang sama. Di Indonesia, bulan Mei lalu, tiga hari itu (ada pembatasan internet) kan terkait protes pemilu. Kemudian, di Papua, terkait dengan konflik sosial, konflik sipil. Maka, kita bisa melihat kalau Indonesia mengikuti tata cara seperti itu masuk dalam kelompok 25 negara yang melanggar hak digital. Hak asasi di era digital,” jelas Damar.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA