Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Satelit

Satelit

Menkominfo Diminta Tinjau Ulang Satelit Satria

Abdul Muslim, Selasa, 14 Januari 2020 | 08:30 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diminta segera meninjau ulang kelayakan proyek multifungsi Satelit Indonesia Raya (Satria). Selain teknologinya yang menggunakan geostasioner (Geo) diperkirakan segera ketinggalan zaman, biaya pengadaaan dan operasionalnya terlalu mahal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) diketahui tengah mengadakan satelit Satria yang menggunakan teknologi Geo. Investasinya sangat spektakuler mencapai Rp 21,4 triliun, belum termasuk pengadaan ground segment dan backhaul.

Kemenkominfo melalui Bakti telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU Satelit Multifungsi dengan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019.

Konsorsium PSN terdiri atas PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusatara Satelit Sejahtera. Proyek satelit multifungsi yang selanjutnya disebut dengan Satria memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi high throughput satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi pun berpendapat, dengan adanya teknologi satelit baru yang semakin murah, Menkominfo yang baru seharusnya dapat segera meninjau ulang proyek Satria.

"Dengan skema pembayaran availability payment (AP) sebesar Rp 1,38 triliun per tahun selama 15 tahun sangat tidak efisien dan tidak efektif. Bahkan, itu cenderung pemborosan keuangan negara,” terang Heru, dalam keterangannya, Senin (13/1).

Jika AP dalam pengadaan satelit Satria tersebut dipaksakan terus berjalan dan tidak ditinjau ulang, dia memperkirakan, nantinya, proyek yang digagas oleh Menkominfo Rudiantara itu akan membebani keuangan negara di masa mendatang.

Tak dipungkiri, kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia masih dibutuhkan. Namun, menurut Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2006-2009 dan 2009-2011 itu, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan pembayaran dan kebutuhan masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Untuk melayani masyarakat, khususnya di daerah 3T, menurut Heru, pemerintah masih bisa menyewa dari operator satelit eksisting saja. Pemerintah tidak perlu memiliki satelit dengan kapasitas besar dan harganya mahal.

Apalagi, pendapatan Bakti hanya berasal dari iuran 1,25% pendapatan bersih operator telekomunikasi yang besarannya tidak menentu. Jika pendapatan operator meningkat, pendapatan Bakti akan ikut meningkat. Namun, jika terjadi sebaliknya, pendapatan Bakti akan ikut turun. Iuran dari opetator ini lazim disebut dana Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/ USO) telekomunikasi.

Dengan kondisi pendapatan Bakti yang berfluktuatif dan tidak menentu tersebut, evaluasi terhadap proyek satelit Satria mutlak dilakukan oleh Menkominfo. Terlebih lagi, dari 150 ribu titik yang dijadikan target oleh Menkominfo periode Rudiantara, tidak semuanya masuk kriteria pengguna dana USO.

“Harusnya jika satelit tersebut dipakai oleh pemerintah daerah, mereka harusnya menggunakan dana dari Kemendagri. Jika untuk rumah sakit, harus menggunakan dana Kemenkes. Bukan semuanya dibebankan ke dana USO. Evaluasi penggunaan dana USO harus segera dilakukan oleh Menkominfo Johnny G Plate agar inefisiensi seperti program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak terjadi lagi,” ungkap Heru.

Teknologi Satelit

Heru menjelaskan, teknologi telekomunikasi terus mengalami perkembangan, tak terkecuali teknologi satelit. Setelah satelit geostasioner (Geo) diluncurkan pada 4 Oktober 1957, perkembangan teknologi satelit pun terus berkembang pesat.

Bahkan, kini, teknologi satelit medium earth orbit (MEO) dan low earth orbit satellite (LEO) sudah mulai dikomersialkan. Sedangkan high altitude platform system (HAPS) wahana baru ruang angkasa ini juga sudah mulai diuji coba.

Tiga teknologi satelit terbaru tersebut menyediakan layanan wireless broadband mirip dengan satelit. Bedanya, HAPS beroperasi pada ketinggian 5-20 km di lapisan stratosfer dan mampu menjangkau area seluas 1.000 km persegi.

Karena beroperasi di orbit yang rendah, cakupan layanan yang diberikan wahana ruang angkasa orbit rendah tidak sebesar Geo. Meski cakupannya tak sebesar satelit Geo, namun HAPS, LEO, maupun MEO dapat memberikan layanan broadband layaknya satelit Geo. Karena berada di orbit rendah, harga yang ditawarkan oleh teknologi terbaru tersebut juga jauh lebih murah ketimbang satelit Geo.

Karena benefit yang sama dan harga yang jauh lebih murah ketimbang GEO, teknologi terbaru mirip satelit itu diperkirakan bisa dimplementasikan di Indonesia, khususnya untuk melayani daerah 3T yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi karena kendala geografis yang sulit.

"Analogi sederhananya, ibarat lampu-lampu yang menerangi suatu rumah. Jika ingin menerangi sudut ruangan, cukup menyalakan 1-2 lampu yang memancar ke sudut ruangan tersebut dan tidak perlu menyalakan semua lampu yang mengakibatkan pemborosan," ungkap Heru.

Dengan keunggulan harga yang murah dan kemampuan memberikan layanan broadband tersebut, Heru yakin, wahana ruang angkasa orbit rendah itu akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan proyek satelit multi fungsi (SMF) Satria yang saat ini tengah digarap oleh Kemenkominfo melalui Bakti.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA