Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Cek IMEI ponsel di laman Kemenperin

Cek IMEI ponsel di laman Kemenperin

Meregulasi IMEI HP Perlu Kehati-hatian

Abdul Muslim, Jumat, 4 Oktober 2019 | 07:30 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah diingatkan berhati-hati dengan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Selular pada Alat dan, atau Perangkat Telekomunikasi. Sebab, jika tidak cermat, banyak perangkat handphone (HP) akan terblokir dan masyarakat akan marah ketika aturan tersebut diterapkan.  

Maraknya penggunaan nomor identifikasi perangkat bergerak (International Mobile Equipment Identity /IMEI) kloning dan yang berasal dari perangkat telekomunikasi yang sudah rusak (‘zombie’) pun dipastikan akan menghambat pelaksanaan RPM tersebut.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, penggunaan IMEI kloning dan ‘zombie’ di Indonesia bukanlah cerita baru.

Ketika menjabat sebagai komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011, Heru mengaku sudah banyak aduan tentang perangkat telekomunikasi yang menggunakan IMEI kloning yang berasal dari perangkat yang sudah rusak, atau tak digunakan lagi.

“Ini dibuktikan dengan banyaknya HP tanpa IMEI masuk ke Batam dan Tanjung Priok. Sekarang, Anda pergi ke Batam bisa membeli HP seolah-olah asli, namun  menggunakan IMEI kloning. Harganya juga murah,” terang Heru.

Karena itu, jika sistem pengendalian HP ilegal yang menggunakan metode blokir IMEI tetap akan diberlakukan, Heru memastikan, banyak masyarakat yang akan dirugikan. Sebab, kenyataannya, banyak masyarakat yang sekarang menggunakan HP dengan IMEI ilegal, bahkan tanpa menyadarinya.

Dia menyadari, sejatinya, pengendalian HP ilegal ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, pemerintah dikhawatirkan belum mampu membangun sistem yang dapat mepermudah masyarakat melakukan pengecekan, apakah HP yang dibelinya ilegal, ataukah legal.

Pemerintah idealnya membangun sistem pemblokiran IMEI ilegal pada tingkat penjual/toko dan bukan di tingkat pembeli/pengguna HP seperti yang dikhawatirkan akan diterapkan. Apalagi, seharusnya tidak pernah ada preseden konsumen yang dihukum.

Daftar Putih

Heru berpendapat, kalau mau menindak ke tokonya, pemerintah seharusnya sudah memiliki data daftar putih (white list). Pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan masuknya HP ilegal mulai dari pelabuhan hingga ke toko.

“Semua pintu masuk HP ilegal bisa diawasi. Jika yang diblokir hanya dari tingkat operator, maka yang akan dirugikan adalah konsumen,”paparnya.

Dia pun menyarankan pemerintah bisa membuat sistem white list dengan memasukkan data IMEI dari tanda pendaftaran produk (TPP) impor dan produksi. Masyarakat yang ingin membeli HP baru dapat melakukan pengecekan dan mendaftarkan IMEI di sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Jika validasi dan registrasi IMEI tersebut tidak dilakukan, atau tidak sesuai dengan data TPP impor dan TPP produksi, HP tidak bisa dipergunakan di sistem operator telekomunikasi Indonesia.

Heru juga mengingatkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang tertuang dalam UU Telekomunikasi hanya sampai pada menerbitkan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Seluruh perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Tanah Air harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Kewenangan Kemenkominfo tidak sampai ke tata niaga HP, apalagi sampai memblokir HP. Pencegahan HP ilegal sebenarnya juga menjadi tugas dari aparat Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

“Jika mereka bekerja maksimal, masuknya HP ilegal pasti tak akan pernah ada. Jika ada kebocoran,  toko HP-nya yang dimonitor, termasuk yang online. Karena yang diuber pemerintah hanya PPN. Pengendalian peredaran ponsel bersifat preventif, bukan korektif melalui pemblokiran,” tegas Heru.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA