Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Teknologi 5G-Computerworld/IST

Ilustrasi Teknologi 5G-Computerworld/IST

Pemerintah Diingatkan Lakukan Spectrum Sharing 5G Nasional

Minggu, 27 Desember 2020 | 21:30 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), diingatkan untuk membuat kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi (spectrum sharing) untuk implementasi 5G dengan cakupan nasional. Tujuannya agar layanannya lebih maksimal dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Tanah Air.  

Direktur Rumah Reformasi Kebijakan Riant Nugroho pun menyoroti adanya pengaturan di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) yang membatasi cakupan spectrum sharing untuk penerapan teknologi baru, termasuk teknologi seluler generasi kelima (5G). RPP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Riant yang merupakan pakar kebijakan publik, pasal 49, ayat 1, pada RPP Postelsiar, seharusnya juga membolehkan spectrum sharing untuk penerapan teknologi baru yang dilakukan di seluruh wilayah layanan dan pita yang tercantum di izin pita frekuensi radio (IPFR).

“Kerja sama spektrum frekuensi radio ini kan untuk penerapan 5G. Kalau tidak boleh di seluruh wilayah dan di seluruh pita IPFR, maka skala keekonomiannya tidak akan tercapai,” ujar Riant, dalam pernyataannya, seperti dikutip Minggu (27/12).

Jika hal tersebut terjadi, lanjut dia, hanya masyarakat di sebagian wilayah yang akan dapat menikmati layanan 5G. Sementara itu, yang harus diingat, implementasi 5G memerlukan investasi yang besar.

“Kalau seperti ini, dapat dipastikan penggelaran 5G tidak akan optimal,” jelas Riant.

Dia yang merupakan mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun meminta pemerintah sebagai regulator tidak menggunakan pendekatan lama dalam alokasi spektrum frekuensi radio.

Riant berkeyakinan, ketika pemerintah berbicara tentang implementasi 5G di Tanah Air, pola alokasi spektrum frekuensi yang digunakan pun pasti berbeda dengan apa yang diterapkan untuk 4G.

“Kebutuhan 5G itu 100 MHz contiguous, ya tidak mungkin dialokasikan 10-20 MHz per operator telekomunikasi, kemudian, disuruh operator atur sendiri sesama mereka. Saya yakin, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut karena bukan yang tepat,”paparnya.

Alokasi spektrum frekuensi untuk 5G harus berupa pita yang lebar mendekati 100 MHz untuk satu operator. Operator yang mendapat alokasi spektrum frekuensi pun betul-betul memiliki kemampuan menggelar infrastruktur 5G.

Konsekuensinya, hanya ada satu, atau beberapa operator yang mendapatkan alokasi spektrum 5G. Operator lain yang tidak mendapatkan alokasi pita spektrum frekuensi dapat bekerja sama secara wholesale dengan operator yang mendapatkan alokasi spektrum frekuensi 5G.

Kerja sama tersebut pun idealnya dapat dilakukan di seluruh wilayah layanan dan di seluruh pita dalam IPFR. Skema seperti ini sudah diadopsi oleh negara jiran, di Singapura.

“Penerapan 5G sebagai teknologi baru harus efisien. Seperti di Singapura, operator yang mendapatkan alokasi spektrum frekuensi 5G dapat membuka kerja sama wholesale dengan operator lain yang tidak mendapatkan alokasi spektrum. Kebijakan tersebut perlu rasanya kita pertimbangkan,” jelas Riant.

Teknologi 5G

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah sudah memberikan 'lampu hijau' untuk kerja sama penggunaan spektrum radio frekuesi pada teknologi baru, termasuk teknologi seluler generasi kelima (5G).

Pada media up date beberapa waktu yang lalu, Director & Chief Technology Officer XL Axiata I Gede Darmayusa pun mengakui, ketersediaan frekuensi dan regulasi masih menjadi tantangan dalam menggelar jaringan 5G.

“Teknologi seluler generasi ke-5 memiliki karakteristik berbeda dengan 4G. Teknologi 5G membutuhkan investasi yang besar dan 'haus' bandwidth. Karena itu, XL mulai memikirkan untuk dilakukannya spectrum sharing untuk teknologi baru,” ujar Gede.

Karena keterbatasan spektrum frekuensi radio untuk 5G, UU Cipta Kerja pun membuka spectrum sharing terbatas untuk penerapan teknologi baru. Seluruh sumber daya frekuensi yang ada harus dioptimalkan untuk mendukung penerapan teknologi baru guna mendukung transformasi digital.

“Semangat di UU Cipta Kerja harus diturunkan secara lurus dan sinkron ke RPP Postelsiar yang sekarang ini sedang dibahas,” terang Riant.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN