Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Kesulitan Tata Frekuensi 2,1 GHz

Selasa, 10 Juli 2012 | 16:08 WIB
Antara

JAKARTA - Pemerintah mengakui tidak mudah menata frekuensi 2,1 GHz, namun tetap optimistis seleksi beauty contest penambahan kanal frekuensi 3G dapat dilaksanakan pada September 2012.

"Langkah pemerintah membuka peluang bagi operator seluler untuk tambahan blok frekuensi 3G ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, Titon Dutono, di sela seminar "Rethingking Spectrum Management", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pada spektrum 2,1 MHz terdapat dua sistem yang berjalan bersamaan yakni Personal Communication Service (PCS 1900 MHz) dan Universal Mobile Telecommunications System (UMTS/3G) yang sarat dengan potensi interferensi.

"Untuk mengetahui dua sistem itu berjalan bersamaan, butuh waktu satu tahun pembuktiannya. Pemerintah pun bekerja keras mencari data, tapi operator dan vendor tidak memberikan informasi yang memadai," ujarnya.

Dari penyelidikan yang dilakukan pemerintah, masalah interferensi menjadi ancaman bagi semua pemilik blok frekuensi 3G karena besarnya pancaran sinyal dari PCS 1900 MHz.

Saat ini pemerintah sedang memproses persiapan seleksi beauty contest tambahan blok 11-12 frekuensi 3G. Empat operator bersaing memperebutkan kanal tersebut yaitu Telkomsel, XL, Axis, Tri.

"Semua mengalami masalah, bahkan Indosat yang berada di blok 7 dan 8 saja sudah merasakan adanya interferensi itu. Pasalnya, yang menempati PCS 1900 MHz dalam hal ini Smart Telecom (Smart), sedang agresif juga mengembangkan jaringan," kata Titon.

Untungnya masalah interferensi ini bisa diatasi dengan pemasangan filter oleh masing-masing pemilik sistem dan koordinasi di lapangan.

"Masalah ini sudah selesai. Kuncinya adalah koordinasi dan tidak ada perasaan saling mengalahkan antar pemain," ujarnya.

Sementara itu, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengatakan, setelah masalah interferensi selesai tidak lantas seleksi mulai dilakukan.

"Masih ada masalah hukum yang harus dibereskan agar tidak terjadi polemik di kemudian hari," kata Ridwan.

Menurutnya, secara hukum hal yang harus dibereskan adalah masalah revisi Peraturan Menteri (PM) No 1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.

Dalam aturan itu disebutkan masing-masing pemilik lisensi 3G mendapatkan dua blok frekuensi.

Selain itu juga dinyatakan, untuk operator yang dulunya menempati 1.900 MHz dan terkena penataan dengan pindah ke 800 Mhz dicadangkan untuk mendapatkan satu blok nantinya di 1.900 Mhz.

"Kita belum pleno untuk urusan yang satu ini. Pasalnya, Telkom sebagai operator yang dulunya menempati 1.900 Mhz meminta satu blok yang dijanjikan di cadangkan itu. Telkom sendiri tengah mengajukan lisensi seluler 3G," ujar Ridwan.

Aturan hukum lainnya yang harus disiapkan adalah tentang pembukaan peluang usaha di frekuensi 2,1 GHz.

"Dan tentunya tentang cara pelepasan blok yang tersisa itu. Apakah langsung 10 MHz atau masing-masing 5 MHz," katanya. (tk/ant)

Editor :

BAGIKAN