Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Heru Sutadi

Heru Sutadi

Pengamat Sarankan Pembayaran SATRIA Harus Berdasar Kapasitas yang Digunakan

Imam Suhartadi, Selasa, 11 Februari 2020 | 22:51 WIB

JAKARTA, investor.id - Masih belum tercapainya financial closing dan belum adanya investor yang berminat untuk membiayai pengadaan Proyek Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA) miliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI, turut dikritisi oleh Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Menurut Heru seharusnya pendanaan untuk pengadaan satelit SATRIA sudah direncanakan sejak awal, termasuk investasi (CAPEX) satelit, biaya ketersediaan layanan dan pengadaan ground segment.

“Dana yang harus dikeluarkan oleh BAKTI untuk SATRIA saya nilai sangat besar dan kemungkinan bisa membebani keuangan negara untuk jangka panjang. Kenapa beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSN (Pasifik Satelit Nusantara) kok malah Kemenkominfo yang direpotkan. Dengan atau tanpa BAKTI seharusnya PSN yang meluncurkan dan mengadakan satelit,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2).

Jika PSN ingin tetap mempertahankan slot orbitnya, menurut Heru seharusnya mereka yang melakukan investasi dan meluncurkan satelit. Bukan malah mengalihkan beban tersebut menjadi kewajiban pemerintah melalui Kemenkominfo.

Heru menganalogikan kejadian PSN ini sama seperti operator selular yang tidak mau membangun namun masih mau mengangkangi frekuensi. Ketika mereka tidak mau membangun dan frekuensi terancam dicabut oleh negara, operator bermanuver agar pemerintah mau melakukan investasi pembangunan BTS.

Heru mengingatkan, logika yang benar adalah PSN yang mendapatkan amanah dari negara untuk mengelola slot orbit satelit harus melakukan investasi pengadaan satelit dan peluncurannya karena hal ini telah termasuk ke dalam komitment mereka ketika mendapatkan slot orbit satelit. Ketika membutuhkan kapasitas satelit untuk melayani daerah USO, BAKTI dapat menyewa sesuai dengan kebutuhan (pay per use). Dengan konsep tersebut Heru yakin tak akan membebani keuangan negara.

“Seharusnya BAKTI dapat menjalankan skema sewa seperti yang saat ini sudah berjalan dengan baik yaitu dengan skema pay per use. Kalau pemerintah membutuhkan baru dibayar. Sehingga tak ada kewajiban jangka panjang yang mengikat dan memberatkan pemerintah,” terang Heru.

Jika memang tidak lagi mampu mengadakan dan meluncurkan satelit, seharusnya pemerintah dapat segera mencabut izin pengelolaan slot satelit PSN dan segera melelang. Bukan malah pemerintah melalui BAKTI membeli seluruh kapasitas satelit yang ada dengan skema pengembalian investasi (availability payment).

“Jangan seperti saat ini, dengan skema pengembalian, investasi menjadi kewajiban BAKTI. Itu sama saja satelit yang dimiliki PSN dibayarin oleh BAKTI. Kenapa kewajiban PSN dialihkan ke BAKTI,” kata Heru. 

Lanjut Heru, skema jaminan pengembalian investasi yang dibuat oleh Menkominfo Rudiantara pada saat melakukan tender SATRIA melalui availability payment dinilai Heru juga berpotensi membebani keuangan negara di masa mendatang dan dalam jangka panjang. Ini dikarenakan kontrak dan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh BAKTI kepada PSN berdurasi 15 tahun.

“Kita tidak tahu kan bisnis telekomunikasi ke depan seperti apa. Namun ada trend bisnis telekomunikasi akan mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari pendapatan dan laba operator telekomunikasi yang terus menurun. Jika ada perusahaan telekomunikasi yang tidak kuat dan tutup, maka itu akan membuat kontribusi dana USO dari operator telekomunikasi berkurang. Tentunya hal ini akan menjadi masalah di pembayaran BAKTI kepada PSN,” terang Heru.

Dalam keterangan yang disampaikan Menkominfo di DPR disebutkan bahwa investasi (CAPEX) untuk pengadaan SATRIA yang akan dimiliki oleh BAKTI menelan dana Rp 6,42 triliun. Sementara untuk biaya ketersediaan layanan per tahunnya,

Badan Layanan Umum yang dipimpin oleh Anang Latif tersebut harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun. Agar SATRIA dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, BAKTI juga harus menggeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150 ribu unit.



 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA