Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Persaingan Usaha di Sektor Telko Perlu Diatur Tegas

Senin, 28 Desember 2020 | 20:50 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diingatkan perlu mengatur secara tegas persaingan usaha sehat di sektor telekomunikasi (telko). Hal ini penting dilakukan, salah satunya agar terjadi kerja sama pemanfaatan frekuensi radio (spectrum sharing) antaroperator, untuk implementasi teknologi telekomunikasi generasi kelima (5G) di Tanah Air.  

Pelibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan pun perlu dipertimbangkan. Hal ini perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) sebagai turunan dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Direktur Rumah Reformasi Kebijakan Riant Nugroho mengatakan, UU Cipta Kerja telah memberikan kemudahan berusaha kepada operator telekomunikasi di Tanah Air untuk saling bekerja sama dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, di antaranya 5G.

Kebijakan tersebut diambil karena spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang sangat terbatas. Sedangkan teknologi seluler generasi ke-5 memerlukan spektrum frekuensi radio yang lebar minimal 100 MHz dan contiguous.

Namun, kerja sama atas spektrum frekuensi radio sebagai alat produksi strategis dalam industri telekomunikasi juga berpotensi memunculkan risiko terjadinya pengaturan alat produksi dan kolusi. Jika tidak diatur dengan baik, akibatnya bisa timbul praktik monopoli yang dapat berujung pada persaingan usaha tidak sehat di sektor telko.

“Yang dikhawatirkan, itu bukan kondisi monopoli, tetapi praktik monopoli. UU 5/1999 sudah menjelaskan bahwa monopoli suatu kondisi. Sedangkan praktik monopoli suatu kegiatan pemusatan kekuatan ekonomi, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum,” terang Riant, dalam pernyataannya, Senin (28/12).

Karena itu, Riant berpendapat, terbatasnya ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan 5G dan kebutuhan bandwidth yang besar memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah. Penguasaan frekuensi 5G yang bisa terjadi hanya untuk satu operator menjadi salah satu alternatif pengaturan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.

“Dalam beberapa kondisi tertentu, monopoli tidak bisa dihindari. Yang perlu diantisipasi adalah praktik monopoli dan tindakan penyalahgunaan posisi monopoli yang merugikan masyarakat,” papar Riant.

Selain kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, ada beberapa pengaturan lain sebagai kebijakan publik dalam RPP Postelsiar yang dinilai Riant akan berdampak terhadap persaingan usaha sektor telko.

Beberapa pengaturan tersebut adalah penerapan tarif batas atas dan bawah, kerja sama infrastruktur aktif, serta pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Libatkan KPPU

Riant yang merupakan mantan KRT Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun menyarankan pelibatan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha di sektor telko dimulai sejak awal. Tujuannya agar Kemkominfo tidak menghadapi berbagai perdebatan dan tuntutan di kemudian hari.

“Keterlibatan KPPU harus diatur agar bersifat pre-evaluation, bukan post-evaluation. Tujuannya untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mempermasalahkan keputusan Kemkominfo di kemudian hari,” terang Riant.

Selain itu, pemerintah perlu membuat badan regulator telekomunikasi yang independen. Tujuannya agar praktik monopoli dan percaloan lisensi tidak terjadi di industri telekomunikasi dia Tanah Air.

"Bisnis telekomunikasi ini melibatkan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, peran KPPU dan badan regulator telekomunikasi yang independen sangatlah penting. Jika industri telekomunikasi sehat, masyarakat dan negara yang akan diuntungkan," tutup Riant.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN