Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Kartu seluler/SIM card (Foto: blog.latism.org)

Ilustrasi Kartu seluler/SIM card (Foto: blog.latism.org)

Pendaftaran Dipertimbangkan Hanya Bisa Dilakukan di Gerai, atau Mitra

Regitrasi Kartu Prabayar akan Disempurnakan

Abdul Muslim, Jumat, 1 November 2019 | 10:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempersiapkan penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Salah satu yang dipertimbangkan, penghilangan registrasi kartu prabayar seluler secara mandiri, atau registrasi kartu prabayar harus dilakukan di gerai operator, atau mitranya.

Langkah itu kemungkinan besar akan dilakukan agar Kemenkominfo lebih optimal dalam upaya mengendalikan peredaran data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun nomor Kartu Keluarga (KK) guna melindungi masyarakat dari potensi penipuan, atau penyalahgunaan data pribadinya untuk kegiatan kejahatan melalui jaringan telekomunikasi.

Menurut Plt Direktur Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan dan Pengendalian Informatika Kemenkominfo Sabirin Mochtar, salah satu alternatif yang tengah dibahas adalah kemungkinan penghilangan opsi registrasi mandiri yang selama ini bisa dilakukan oleh pengguna kartu prabayar seluler.

"Artinya, ke depan, registrasi kartu perdana hanya dapat dilakukan melalui gerai (operator), atau mitra. (Hal itu) untuk menjamin saya adalah saya. Karena, selama melalui mekanisme saat registrasi mandiri, kita tidak bisa mengetahui siapa yang mendaftar, apakah benar saya adalah saya?” papar Sabirin, dalam diskusi Bahaya Penipuan Online di Era Digital di Auditorium Mandiri Fisipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, seperti dikutip Kamis (31/10).

Menurut dia, saat ini, hampir setiap layanan telah menggunakan data NIK dan KK. Setiap masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, atau Kesehatan tetap diminta nomor KK dan NIK. Begitu juga, ketika seseorang mendaftar sebagai pengguna kartu kredit, mendaftar sebagai pelajar, atau yang terkait dengan pendidikan juga harus melampirkan KK dan NIK.

Jika diberikan kepada orang yang tak berhak, atau diperlihatkan ke sebarang orang, NIK dan KK akan membawa potensi adanya data yang beredar tersebut dapat digunakan untuk penipuan. “Data sudah beredar ke mana-mana yang selanjutnya kartu aktif yang telah diperjualbelikan akan digunakan oknum untuk tindak penipuan dan sebagainya,” tandasnya.

Pendaftaran kartu prabayar dengan NIK/KK yang valid pun diharapkan akan menekan penyalahgunaan nya untuk tujuan kejahatan. Selama ini, calon pengguna kartu prabayar diberikan kebebasan untuk mendaftarkan data dirinya, NIK/KK, sebelum bisa menggunakan layanan dari operator telekomunikasi seluler. Pengguna bisa mendaftarkan NIK dan KK-nya secara mandiri tanpa harus melakukannya di galeri operator maupun mitra penjual kartu prabayar.

Hanya saja, sejauh ini, langkah tersebut sangat rawan penyimpangan, terutama dilakukan oleh calon pengguna kartu prabayar yang ingin menggunakannya untuk tindak kejahatan. Sebab, mereka bisa secara mandiri mendaftarkan NIK/KK milik orang lain agar kartu prabayarnya bisa aktif. Karena itu, potensi tindakan kejahatan penipuan melalui WhatsApp (WA), atau layanan pesan singat SMS pun masih marak terjadi.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA