Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

RPP Postelsiar Diharapkan Perkuat Ekosistem Digital RI

Rabu, 17 Februari 2021 | 18:58 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekosistem dan ekonomi digital Indonesia (RI). Salah satunya dengan membuat RPP Postelsiar yang mewajibkan kerja sama penyedia over-the-top (OTT) dengan penyelenggara/operator telekomunikasi (telko) di Tanah Air.

Namun disayangkan, niat baik pemerintah tersebut ditolak oleh OTT asing. Alasannya, pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip net neutrality. Padahal, konsep tersebut sudah tidak berlaku lagi di Amerika Serikat (AS), negara asal sebagian besar OTT asing.

RPP Postelsiar merupakan kependekan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. RPP merupakan aturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, net neutrality yang disuarakan oleh beberapa LSM itu merupakan kampanye terselubung OTT asing yang masuk dan berusaha di Indonesia tanpa diikat aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Strategi OTT asing masuk ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, tanpa mau mengikuti aturan perundang-undangan yang ada,” ujar Heru, dalam pernyataannya, Rabu (17/2).

Menurut dia, OTT asing ingin membawa dan mendistribusikan kontennya secara bebas tanpa boleh ada yang mengontrol. Di sisi lain, Indonesia juga tidak mengadopsi net neutrality karena tidak sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang ada.

Dengan menerapkan konsep net neutrality, OTT asing dapat menyalurkan seluruh kontennya tanpa adanya kontrol dari pemerintah. Padahal, kontrol dari pemerintah Indonesia itu mutlak diperlukan.

Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kontrol dibutuhkan agar pemerintah Indonesia dapat melindungi warga negaranya dari konten-konten negatif dan ilegal yang dibawa oleh OTT asing.

"Saat ini, Indonesia hanya mengenal teknologi netral di industri telekomunikasi. Indonesia tak mengenal net neutrality,” tegasnya.

Karena itu, terasa aneh jika pemerintah Indonesia menerima konsep net neutrality, yang artinya ingin OTT asing menyebarkan konten negatif dan ilegal di Tanah Air. Beberapa di antaranya konten perjudian, pornografi, atau LGBT.

Hal tersebut merujuk kepada UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perjudian. “Penyebaran konten negatif dan ilegal terebut di Indonesia melanggar perundang-undangan yang ada," terang Heru.

Sekilas, lanjut dia, net neutrality terlihat bagus. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, net neutrality memiliki banyak dampak negatif dan merugikan (mudarat). Net neutrality juga tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Kedaulatan Digital

Heru pun mengingatkan, negara Indonesia semakin tak berdaya dan tidak memiliki kedaulatan di ruang digital jika pemerintah sampai mencabut kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi di Tanah Air dalam RPP Postelsiar.

Jika itu sampai terjadi, negara dinilainya sudah tidak memiliki fungsi lagi di ruang digital. Padalah di ruang digital, negara memiliki kepentingan yang sangat besar dalam melindungi masyarakatnya.

"Dalam kasus Netflix dengan Telkom Grup. Itu kan ada konten pornografi dan LGBT di platform digital tersebut. Wajar, jika Telkom Group melakukan pembatasan akses. Pembatasan akses sejatinya untuk melaksanakan amanah UU. Kalau tidak dilakukan, mereka bisa disalahkan," terang Heru.

Dia pun meminta pemerintah agar tetap berhati-hati memahami net neutrality yang tengah didengungkan OTT asing. Tujuannya agar negara tetap berdaulat di ruang digital dan tidak dikontrol oleh OTT asing.

Karena itu, Heru meminta agar kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Indonesia harus dipertahankan di RPP Postelsiar. Kewajiban kerja sama ini penting untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN