Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu menara telekomunikasi Tri (3) Indonesia. (IST)

Salah satu menara telekomunikasi Tri (3) Indonesia. (IST)

UU Ciptaker Kembalikan Industri Telko ke Jalur yang Benar

Jumat, 16 Oktober 2020 | 21:35 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada klaster Pos dan Telekomunikasi (telko) dinilai telah memberikan banyak terobosan serta kepastian hukum bagi penyelenggara jasa maupun operator telekomunikasi. UU ini antara lain mendorong berbagi infrastruktur dan berbagi frekuensi, serta adanya penetapan tarif atas dan bawah jasa telko.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih yang selama ini kritis terhadap regulasi telekomunikasi pun merespons positif. UU Ciptaker pada kluster Pos dan Telekomunikasi dinilainya telah memberikan kepastian berbagi frekuensi (spectrum sharing). Sebelumnya, hal tersebut dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi belum disebutkan.

“Kalau itu, saya setuju sekali dengan terobosan yang ada di UU Ciptaker. Dengan diaturnya spectrum sharing untuk teknologi baru akan meningkatkan investasi di sektor TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dan menjaga iklim usaha yang sehat. Saya apresiasi itu,”papar Alamsyah, dalam pernyataannya, Jumat (16/10).

Selama ini, dia sering menyoroti mengenai berbagi frekuensi. Apalagi, pada era Menkominfo Rudiantara, masalah spectrum sharing kerap menimbulkan kegaduhan. Ada operator telekomunikasi yang beranggapan spectrum sharing diperbolehkan, namun sebagian beranggapan tak diperkenankan.

Berbagi infrastruktur

UU Ciptaker juga mengamanahkan pemerintah untuk mendorong kerja sama pemanfaatan infrastruktur (infrastructure sharing) pasif yang adil, wajar, dan nondiskriminatif dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Hal ini dengan catatan tetap mengedepankan kesepakatan bisnis dan rencana pemanfaatan jangka panjang.

Dengan adanya regulasi yang nondiskriminatif tersebut, Alamsyah berharap, masyarakat di kawasan dan gedung yang selama ini tidak bisa memilih penyelenggara telekomunikasi karena dimonopoli oleh penyelenggara telekomunikasi yang berafiliasi dengan pemilik kawasan dan gedung, nantinya bisa memiliki banyak pilihan.

UU Ciptaker klaster Pos dan Telekomunikasi juga mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

Dengan adanya aturan tersebut, Alamsyah berharap nantinya pemerintah pusat, atau daerah dapat menetapkan retribusi, atau sewa dengan harga yang wajar bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi yang membangun sarana dan prasarana telekomunikasi.

“Saya berharap nantinya penetapan retribusi dan sewa ini harus berkonsultasi dengan kementerian teknis. Ini harus tertuang dalam PP. Tujuannya untuk meminimalisasi retribusi dan sewa yang tinggi seperti dilakukan oleh beberapa pemerintah kota,”terangnya.

UU Ciptaker pun mengatur infrastructure sharing aktif melalui skema kerja sama dan kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan quality of service (QoS) serta redundancy jaringan telekomunikasi. PP sebagai turunan regulasi UU Ciptaker pun nantinya diharapkan dapat mengatur rinci aturan main tersebut.

Harapannya, berbagi jaringan aktif, di samping menjunjung tinggi iklim persaingan usaha yang sehat, tetap memastikan adanya jaringan alternatif sebagai back-up. Tujuannya agar layanan telekomunikasi tetap berfungsi meskipun jaringan utama mengalami gangguan.

“PP juga harus memastikan kewajiban bagi operator yang melakukan infrastructure sharing aktif untuk tetap memenuhi komitmen pembangunan dan mendukung perluasan cakupan layanan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat,”ujarnya.

Dia juga menilai, UU Ciptaker memberikan kepastian terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) yang selama ini terkendala. Menurut UU yang baru disahkan DPR tersebut, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T mendapat perhatian khusus dari negara.

Tarif Telko

Untuk menghindari industri telekomunikasi semakin terpuruk akibat perang harga, UU Ciptaker juga mengatur penetapan tarif batas dan bawah. Alamsyah berpendapat, penetapan tarif batas bawah yang memperhitungkan total cost akan memberikan jaminan pengembalian modal yang wajar bagi operator telekomunikasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan serta investasi untuk perluasan cakupan layanan.

Dia sangat mengapresiasi niat pemerintah untuk memperbaiki industri telekomunikasi dengan skema tarif tersebut sebagai instrumen safety net. Itu artinya, kompetisi antaroperator telekomunikasi tetap diperbolehkan dengan koridor yang ditetapkan.

“Negara dapat turun tangan ketika persaingan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang. Pengaturan harga batas bawah ini menurut saya bagus,”terang Alamsyah.

Kekurangan

Hanya saja, lanjut dia, kelemahan UU Ciptaker kluster Pos dan Telekomunikasi belum mengatur secara rinci pengaturan spektrum radio untuk penyiaran. Contoh, frekuensi penyiaran terestrial dan satelit TV berbayar yang selama ini utilisasi dan kontribusinya ke negara sangat rendah.

Alamsyah berharap, pemerintah dapat segera mengatur penggunaan frekuensi untuk penyiaran (broadcasting) dan untuk internet broadband. Tujuannya agar pemerintah bisa segera mendapatkan digital dividend dari frekuensi yang idle.

“Setelah UU Ciptaker ini disahkan, saya berharap pemerintah dapat mengatur tentang alokasi penggunaan frekuensi tersebut di PP,” pungkas dia.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN