Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
5G, atau Generasi ke-5, adalah istilah umum, yang digunakan untuk mengacu pada perkembangan baru dalam ranah telekomunikasi. Foto:: IST

5G, atau Generasi ke-5, adalah istilah umum, yang digunakan untuk mengacu pada perkembangan baru dalam ranah telekomunikasi. Foto:: IST

UU Ciptaker Muluskan Implementasi Teknologi Baru

Selasa, 10 November 2020 | 21:04 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja Badan Legislasi RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Arteria Dahlan mengungkapkan, UU Ciptaker di sektor telekomunikasi telah membuka peluang terlaksananya berbagi frekuensi (spectrum sharing) frekuensi untuk teknologi baru.

Teknologi baru yang dimaksud di antaranya seluler generasi kelima (5G) yang mulai diimplementasikan di sejumlah negara maju dan bukan teknologi seperti 4G LTE yang sudah lama digunakan. Arteria pun meminta semua pihak untuk memahami terlebih dahulu konsep spectrum sharing di dalam UU Ciptaker.

Konsepnya dasarnya, UU Ciptaker ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja baru dan mendatangkan investasi agar pemulihan ekonomi nasional lebih cepat. Karena itu, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio diharapkan dapat mendukung cita-cita Presiden Jokowi tersebut.

“Penerapan 5G akan membuat induk usaha operator telekomunikasi di Indonesia yang merupakan investor asing seperti Singtel, Axiata, Oredoo, dan Hutchinson untuk meningkatkan investasi secara serius di Indonesia,” ujar Arteria, dalam virtual conference, Selasa (10/11).

Menurut dia, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai insentif yang diberikan pemerintah bagi operator telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi selular dengan teknologi baru 5G.

Arteria pun memastikan, operator yang malas membangun tidak akan mendapatkan ‘durian runtuh’ tersebut. Selain itu, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio bagi teknologi 5G akan memberikan keadilan bagi operator yang selama ini sudah membangun sarana dan prasarana telekomunikasi di Indonesia.

Dia menjelaskan, DPR memahami betul kenapa kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio tidak diperkenankan untuk teknologi yang sudah dibangun. Sebab, spectrum sharing untuk teknologi yang sudah ada akan menggangu iklim persaingan usaha yang sehat, termasuk di sektor telekomunikasi.

Spectrum sharing untuk 5G akan memacu investasi di dalam negeri. Terlebih lagi untuk mendorong industri 4.0. Presiden Jokowi ingin agar bangsa Indonesia bisa mendapatkan benefit dari industri digital, sehingga pemanfaatannya juga optimal bagi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Arteria juga meminta kepada regulator pembuat peraturan pemerintah (PP), sebagai peraturan turunan UU Ciptaker, untuk mengatur kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Ketika hendak mengajukan izin, operator telekomunikasi yang akan melaksanakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi juga harus memenuhi komitmen pembangunan dan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi.

Tak Hanya Seluler  

Sementara itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna mengungkapkan, batasan penggunaan frekuensi radio tidak hanya untuk teknologi seluler.

Hal tersebut juga berlaku untuk teknologi satelit maupun layanan lain, yaitu sistem komunikasi data yang ke depannya juga banyak menggunakan spektrum frekuensi radio. Selain teknologi seluler 5G, teknologi baru lain akan marak, antara lain internet of things (IoT).

“Jadi, batasan penggunaan spectrum sharing benar hanya untuk teknologi baru, tetapi tidak terbatas hanya 5G. Memang untuk seluler ke depan, kita akan menyongsong 5G dan seterusnya. Tetapi, frekuensi radio juga digunakan oleh layaanan lain,” ungkap Ketut.

Karena itu, pembuatan Rancangan PP di Sektor Telekomunikasi yang akan mengatur hal tersebut akan dilakukan uji publik. BRTI juga tidak hanya akan fokus pada soal penamaannya, tetapi berdasarkan pada fakta, apakah sebuah teknologi belum pernah digunakan pada saat UU Ciptaker disahkaan.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN