Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Meja Resolute, Ruang Oval, pada 20 Januari 2021. ( Foto: REUTERS/Tom Brenner )

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Meja Resolute, Ruang Oval, pada 20 Januari 2021. ( Foto: REUTERS/Tom Brenner )

Biden Batalkan Kebijakan Imigrasi Trump

Sabtu, 23 Januari 2021 | 06:30 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

NEW YORK, investor.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membatalkan beberapa kebijakan kontroversial Donald Trump terkait imigrasi. Langkah ini memunculkan harapan kepada jutaan orang yang dilanda kegelisahan, bahwa suatu hari nanti mereka dapat memperoleh status hukum di AS.

Pada Rabu (20/1), beberapa jam usai dilantik sebagai presiden ke-46 AS, Biden mengguratkan tandatangannya di atas surat perintah eksekutif yang langsung mencabut larangan masuk bagi warga yang kebanyakan dari negara mayoritas Muslim. Dia juga menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, yang dikerjakan di bawah kepemimpinan Trump.

Surat keputusan itu membesarkan hati para pembela imigrasi yang sempat diguncan kebijakan “America First” selama empat tahun terakhir. Namun, para pendukung imigrasi melihat ada pertempuran baru di depan, termasuk apakah anggota parlemen akhirnya dapat merombak sistem imigrasi AS yang dicap telah rusak karena ada sekitar 11 juta orang tanpa dokumen yang hidup dalam ketidakpastian.

Di sisi lain, pembahasan soal imigrasi baru dimulai setelah pemerintahan Trump meninggalkan Gedung Putih.

Perintah “Larangan Muslim” Trump yang dikeluarkan pada 2017 menargetkan warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Tindakan ini memicu kemarahan internasional dan mengarah pada keputusan pengadilan domestik yang menentangnya. Irak dan Sudan dicabut dari daftar, tetapi pada 2018 Mahkamah Agung (MA) menguatkan larangan baru untuk negara-negara lain – seperti Korea Utara dan Venezuela.

Sebagai bagian dari tindakan pertama, Biden menandatangani perlindungan baru bagi mereka yang disebut “Pemimpi”, yakni imigran anak-anak yang tiba secara ilegal dan untuk sementara dilindungi dari aturan deportasi – di mana program ini sempat dicoba dilucuti Trump.

Presiden Biden juga membatalkan salah satu perintah pendahulunya yang mendorong upaya-upaya agresif untuk menemukan dan mendeportasi imigran tidak resmi, serta memberlakukan penangguhan 100 hari pada sebagian besar deportasi.

Banyak pendukung imigrasi yang mendukung perintah pertama Biden. “Awan gelap yang dulu menggantung di atas kepala kami, telah hilang,” ujar Camille Mackler, direktur eksekutif kelompok pengacara pro-migran yang didirikan untuk menentang larangan yang menargetkan negara-negara Muslim. Demikian dilansir dari AFP.

Sementara itu Presiden Layanan Imigrasi dan Pengungsi Lutheran (Lutheran Immigration and Refugee Service) Krish O'Mara Vignarajah mengungkapkan bahwa setelah empat tahun perang melawan imigrasi dan imigran, keputusaan ini terasa seperti fajar hari baru.

“Saya pikir (ini) tindakan yang cukup signifikan untuk, Anda tahu, presiden secara sepihak pada hari pertama,” tambah Vignarajah.

Aura Hernandez, seorang imigran berusia 39 tahun dari Guatemala yang tidak memiliki dokumen, pun ikut menghela nafas lega. “Empat tahun terakhir ini adalah yang terburuk dalam hidup saya,” tutur ibu lima anak, yang harus mengungsi selama beberapa bulan di sebuah gereja Manhattan pada 2018 untuk menghindari deportasi.

Penolakan Republik

Tetapi, seperti jutaan orang lain yang berada dalam posisinya, Hernandez harus menahan harapannya karena perintah eksekutif Biden tidak langsung mengubah dasar-dasar sistem imigrasi negara.

Calon menteri keamanan dalam negeri AS Alejandro Mayorkas mengatakan pada pekan ini, bahwa Biden telah berkomitmen untuk menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) reformasi imigrasi kepada Kongres di hari pertama.

“Saya pikir apa yang kita semua bisa sepakati adalah sistem imigrasi yang rusak,” ujarnya.

Menurut Profesor Hukum Sahar Aziz dari Rutgers University, status hukum jutaan orang tanpa dokumen adalah masalah imigrasi utama yang belum terselesaikan selama beberapa dekade.

“Setiap kali seorang presiden Demokrat mencoba menemukan jalan menuju isu kewarganegaraan, Partai Republik menolaknya,” katanya.

Seperti diketahui, upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya untuk mengesahkan perombakan sistem selalu saja menjanjikan tetapi berakhir dengan kegagalan. Bahkan Senator Demokrat Bob Menendez menggambarkan bahwa upaya-upaya kali ini akan dilakukan secara “Herculean” atau dengan kekuatan luar biasa di Kongres.

Dalam RUU reformasi yang diusulkan, para migran tanpa dokumen diperbolehkan bekerja secara legal selama enam tahun, kemudian mendapatkan status hukum permanen. Tetapi ada syarat yang harus ditaati, yakni para migran ini harus membayar pajak, dan tidak memiliki catatan kejahatan atau masalah keamanan nasional.

Menendez mencatat, dibutuhkan 60 dari 100 suara supaya RUU tersebut lolos di Senat. Ini berarti Demokrat harus mendapat dukungan bipartisan. Pasalnya, reformasi imigrasi adalah masalah yang sangat sensitif bagi Partai Republik, yang bersikap skeptis terhadap langkah-langkah regularisasi.

Oleh karena itu, Menendez meminta komunitas bisnis, terutama di sektor pertanian dan teknologi yang padat migran, untuk mendorong Partai Republik bertindak.

Chief Executive Officer (CEO) Apple Inc Tim Cook mengatakan pada Rabu bahwa dia siap bekerja dengan pemerintahan dan Kongres Biden untuk mencapai solusi komprehensif memperbaiki sistem imigrasi yang rusak.

“Namun setiap proposal reformasi kemungkinan akan membutuhkan negosiasi dan kompromi,” tambah Menendez.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN