Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Donald Trump. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

Donald Trump. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

DPR AS Makzulkan Presiden Trump

Kamis, 14 Januari 2021 | 06:54 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memakzulkan Presiden Donald Trump pada Rabu (13/1) waktu setempat untuk kedua kalinya. Keputusan ini mengundang berbagai pertanyaan tentang apa yang terjadi selanjutnya. 

Hasil pemungutan suara menghasilkan 232-197 setuju untuk memakzulkan presiden. Sebanyak 10 anggota Partai Republik ikut mendukung dang bergabung dengan 222 anggota Demokrat lainnya.

Ketua DPR Nancy Pelosi menegaskan bahwa "tidak ada yang berada di atas hukum. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya dalam 13 bulan.

"Hari ini dengan cara bipartisan DPR menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum, bahkan presiden Amerika Serikat," kata Pelosi di Kongres usai menandatangani pasal pemakzulan.

Sebagai informasi, Trump (74 tahun) dimakzulkan karena dianggap "menghasut pemberontakan", setelah dia mendesak para pendukungnya untuk mendatangi gedung Capitol dan "berperang" sehingga mengarah pada aksi massa yang menyerbu demokrasi Amerika.

Laporan menyebutkan, proses pemungutan suara untuk memakzulkan Trump berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Dengan demikian, Trump pun sendirian berjuang menghadapi segala jenis perlawanan. Apalagi, akun-akun media sosialnya telah ditangguhkan oleh Twitter dan Facebook.

Trump juga mendapati dirinya semakin dikucilkan di dunia bisnis, dan berjuang untuk memaksakan pesannya.

Situasi di Washington berada dalam penjagaan ketat ketika anggota parlemen membuka sesi mereka. Tentara Garda Nasional bersenjata telah dikerahkan, jalan-jalan pusat dilarang dilalui mobil dan ruang publik dipagari. Pemungutan suara yang dilaksanakan tujuh hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Joe Biden, akan menjadikan Trump sebagai presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali.

Ketua DPR Nancy Pelosi (kanan) menunjukkan pasal pemakzulan  terhadap Presiden Donald Trump yang ditandatangani di Capitol, Washington, DC Amerika Serikat (AS), pada 13 Januari 2021. ( Foto: Stefani Reynolds/Getty Images/AFP )
Ketua DPR Nancy Pelosi (kanan) menunjukkan pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang ditandatangani di Capitol, Washington, DC Amerika Serikat (AS), pada 13 Januari 2021. ( Foto: Stefani Reynolds/Getty Images/AFP )

Pence Tolak Amendemen ke-25

Di sisi lain, Wakil Presiden AS Mike Pence menolak mendukung proses Amendemen ke-25 untuk menyingkirkan Trump, kecuali menjamin pemungutan suara pemakzulan terhadap presiden.

“Dengan delapan hari tersisa dalam masa jabatan Presiden, Anda dan Kaukus Demokrat menuntut agar Kabinet dan saya meminta Amandemen ke-25. Saya tidak percaya bahwa tindakan seperti itu adalah untuk kepentingan terbaik bangsa kita atau sejalan dengan Konstitusi kita,” demikian surat yang ditulis Pence untuk Ketua DPR Nancy Pelosi, yang dikutip AFP.

Amandemen ke-25 adalah pada proses yang akan menyatakan Trump tidak dapat memenuhi tugasnya, dan digantikan oleh pence sebagai penjabat presiden untuk sisa masa jabatan.

Surat yang ditulis oleh wakil presiden itu diserahkan beberapa jam sebelum DPR melakukan pemungutan suara pada resolusi yang meminta Pence untuk memulai proses Amandemen ke-25 dan menyatakan secara jelas bagi bangsa yang khawatir bahwa Presiden tidak dapat berhasil melaksanakan tugas dan kekuasaan kantornya.

Pelosi mengatakan kegagalan Pence untuk memicu proses itu akan mengarah pada pemungutan suara pemakzulan Trump, pada Rabu.

Namun, Pence mengatakan kepada Pelosi bahwa seruannya untuk meminta Amendemen ke-25 adalah tindakan yang salah. Menurut dia, Amendemen ke-25 dirancang untuk mengatasi ketidakmampuan atau kecacatan presiden, bukan sebagai alat hukuman atau perampasan.

Dia juga menunjukkan, meskipun ada tekanan kuat dari dalam partainya untuk membatalkan suara elektoral dari negara bagian yang dimenangkan oleh Biden, dia memenuhi tugas konstitusionalnya untuk mengesahkan hasil pemungutan suara.

“Saya sekarang tidak akan menyerah pada upaya DPR untuk memainkan permainan politik di saat yang begitu serius dalam kehidupan bangsa kita,” tulisnya.

Sebelumnya Trump sempat menyatakan bahwa Amandemen ke-25 adalah risiko nihil baginya.

Seperti diketahui, kejatuhan epik Trump dipicu oleh pidatonya pada 6 Januari di depan kerumunan massa di National Mall. Dalam pidatonya, dia memberi tahu mereka bahwa Biden telah mencuri pemilu serta mereka perlu mendatangi Kongres dan menunjukkan kekuatan.

Diperkuat oleh teori konspirasi yang didorong oleh Trump selama berminggu-minggu, massa pun menyerbu ke Capitol, melukai seorang petugas polisi, merusak perabotan, dan memaksa anggota parlemen yang ketakutan untuk bersembunyi. Aksi ini mengganggu upacara pengesahan resmi pada kemenangan Biden.

Bahkan salah seorang pengunjuk rasa ditembak mati, dan tiga orang lainnya meninggal dunia karena mengalami keadaan darurat medis, sehingga jumlah korban menjadi lima.

Namun Trump masih tetap menantang, menolak memikul tanggung jawab atas kampanyenya untuk merusak kepercayaan rakyat Amerika pada sistem pemilihan. Meski demikian, cengkeraman Trump tampaknya bisa dipatahkan karena para pemimpin Republik telah kehabisan kesabaran, dan berharap membangun kembali partai mereka pasca-Trump.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN