Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi unjuk rasa

Aksi unjuk rasa "Ibu-ibu Tolak Kekerasan Senjata" dan seruan agar dilakukan "Pemeriksaan Latar Belakang Federal" di New York City, Amerika Serikat (AS) pada 18 Agustus 2019. Kongres AS kembali bersidang pada 9 September 2019, pasca penembakan massal baru-baru ini yang membuat warga AS bingung dengan lonjakan kekerasan itu. (Foto: AFP/Johannes EISELE)

Mahkamah Agung AS Tangani Kasus Senjata

Grace Eldora, Selasa, 3 Desember 2019 | 14:28 WIB

WASHINGTON, investor.id - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) membahas pembatasan senjata pada Senin (2/12). Untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun, mayoritas hakim agung AS mendukung hak-hak orang yang memiliki senjata api.

Di negara di mana senjata menewaskan hampir 40.000 orang setiap tahun, pengadilan beranggotakan sembilan orang akan kembali memeriksa sebuah kasus. Kasus tersebut melibatkan Amendemen Kedua Konstitusi AS, yang mengabadikan hak rakyat untuk menyimpan dan membawa senjata.

MA AS memutuskan pada 2008 bahwa amendemen tersebut menjamin apa yang disebutnya hak individu untuk memiliki pistol, dan menghapuskan hukum yang melarang penggunaan pistol. Pada 2010, MA menyatakan keputusan tersebut berlaku baik di negara bagian maupun di tingkat federal.

"Tetapi belum banyak bicara tentang bagaimana pengadilan harus mengevaluasi konstitusionalitas undang-undang senjata lainnya, seperti pembatasan senjata penyerang, tempat peluru berkapasitas tinggi, dan penyimpanan yang disembunyikan," kata Profesor Hukum dari Universitas Duke di North Carolina Joseph Blocher, Senin (2/12).

MA secara konsisten menolak mengambil kasus senjata sejak keputusan 2010. Tetapi tahun ini, pihaknya telah setuju untuk pertama kalinya memutuskan pembatasan senjata yang diberlakukan di New York City atas nama keselamatan publik. Ini ditentang oleh kelompok lobi National Rifle Association.

Dalam menangani kasus ini, MA mungkin mengambil kesempatan mengklarifikasi bagaimana pengadilan dapat memutuskan apakah akan pembatasan senjata api akan tergolong legal atau tidak.

Pembela undang-undang kontrol senjata yang lebih ketat takut MA akan mengeluarkan putusan yang merongrong tujuan mereka. MA telah mengalami perubahan nyata ke sayap kanan di bawah Presiden AS Donald Trump. Selama kampanye 2016 Trump berjanji untuk mencalonkan hakim yang sangat percaya pada hak persenjataan.

Sejak menjabat, ia telah mengisi dua lowongan Mahkamah Agung dengan para ahli hukum konservatif, sehingga kaum liberal sekarang kalah jumlah 5-4. Satu penunjukan dari Trump yakni Brett Kavanaugh telah menulis dalam pendapat sebelumnya, menyatakan undang-undang senjata harus dievaluasi.

“Semata-mata atas dasar teks, sejarah, dan tradisi, dibandingkan keefektifannya dalam menangani masalah-masalah kekerasan senjata kontemporer," ujar Blocher.

Namun, yang menjadi masalah adalah undang-undang Kota New York yang melarang orang membawa senjata di luar rumah, kecuali untuk lapangan tembak.

Penggugat yang menentang undang-undang tersebut berpendapat, hal itu melanggar hak-hak mereka dengan melarang membawa senjata ke tempat tinggal kedua atau ke lapangan tembak di luar New York.

Mereka kalah di pengadilan yang lebih rendah. Namun ketika Mahkamah Agung memutuskan pada Januari lalu untuk mempertimbangkan, kota merespon dengan mengamandemen undang-undang untuk memungkinkan senjata dibawa ke tempat tinggal kedua atau lapangan menembak di luar kota. (afp/eld)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA