Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. ( Foto: ESKINDER DEBEBE / UNITED NATIONS / AFP )

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. ( Foto: ESKINDER DEBEBE / UNITED NATIONS / AFP )

PBB Serukan Koordinasi Vaksinasi Covid

Jumat, 19 Februari 2021 | 07:14 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

NEW YORK, investor.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (17/2) waktu setempat memimpin seruan agar vaksinasi global Covid-19 dapat dikoordinasikan. PBB juga mengingatkan bahwa ketidakadilan yang nyata di awal upaya vaksinasi ini akan membuat seluruh planet berada dalam bahaya.

Para menteri luar negeri (menlu) seluruh dunia mengadakan pertemuan di sidang pertama Dewan Keamanan (DK) PBB guna membahas vaksinasi Covid. Inggris selaku ketua DK PBB tahun ini menyatakan bahwa dunia memiliki kewajiban moral untuk bertindak bersama melawan pandemi yang telah menewaskan lebih dari 2,4 juta orang di seluruh dunia tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pun ikut menyuarakan peringatan bahwa sejauh ini baru 10 negara yang telah memberikan 75% dosis. Dan ada 130 negara yang sama sekali tidak memiliki vaksin tersebut.

“Dunia sangat membutuhkan rencana vaksinasi global untuk menyatukan semua orang yang memiliki kekuatan, keahlian ilmiah, produksi, dan kapasitas keuangan yang diperlukan,” ujar Guterres, yang dikutip AFP.

Guterres menambahkan, negara-negara anggota Kelompok G-20 berada dalam posisi terbaik untuk membentuk satuan tugas pembiayaan, dan implementasi vaksinasi global serta ditawari dukungan penuh dari PBB.

“Jika virus dibiarkan menyebar seperti api di Dunia Selatan, ia akan bermutasi lagi dan lagi. Varian baru bisa menjadi lebih mudah menular, lebih mematikan dan, berpotensi, mengancam keefektifan vaksin dan diagnostik saat ini. Hal ini dapat memperpanjang pandemi secara signifikan, yang memungkinkan virus untuk kembali menyerang Dunia Utara,” kata dia.

Sementara Direktur eksekutif Unicef Henrietta Fore berpendapat, satu-satunya jalan keluar dari pandemi ini adalah dengan memastikan vaksinasi tersedia untuk seluruh warga dunia.

Kesenjangan Upaya

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Marcelo Ebrard mengecam ketidakadilan atas apa yang disebutnya sebagai jurang yang semakin dalam. Karena negara-negara kaya memonopoli vaksin.

Menurut laporan, sudah ada rencana untuk membantu negara berkembang yakni melalui Covax – sebuah inisiatif yang didanai oleh donor dan pemerintah yang bertujuan mendapatkan dua miliar dosis vaksin pada 2021, dengan opsi tambahan satu miliar dosis vaksin lagi.

Covax diklaim dapat memulai pengiriman vaksin setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca. Inisiatif ini sendiri hampir sepenuhnya bergantung pada gelombang pertama.

Namun kelompok-kelompok bantuan menyatakan, masih banyak yang berisiko tertinggal karena kekurangan dana Covax untuk mengatur administrasi, dan transportasi vaksin yang rumit serta konflik yang membuat upaya vaksinasi tidak mungkin dilakukan.

Sementara itu, Inggris – salah satu kontributor terbesar Covax dengan komitmen 548 juta poundsterling (US$ 760 juta) – mengulangi lagi seruannya kepada PBB untuk segera memberlakukan gencatan senjata sementara guna memungkinkan pelaksanaan vaksinasi. Pasalnya, diperkirakan terdapat lebih dari 160 juta orang di zona konflik berada dalam risiko.

“Kita memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini,” pungkas Menlu Inggris Dominic Raab.

Sedangkan dalam penampilan perdananya di DK PBB, Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berjanji bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengambil peran kepemimpinan setelah membatalkan keputusan Donald Trump untuk mundur dari WHO.

Blinken mengatakan, AS akan membayar kewajibannya lebih dari US$ 200 juta kepada WHO di akhir bulan ini dan memberikan kontribusi signifikan kepada Covax. “Amerika Serikat akan bekerja sebagai mitra untuk mengatasi tantangan global,” tutur Blinken.

Perbaikan di WHO

Selain itu, Blinken juga berjanji mendesak perbaikan di WHO. Hal ini mengingat adanya tuduhan yang dilontarkan Trump atas penanganan WHO pada pandemi, disertai tuduhan adanya keterikatan dengan Tiongkok dan tidak menghentikan penyebaran virus mematikan itu.

“Semua negara harus menyediakan semua data dari hari-hari awal wabah,” pungkas Blinken.

Menlu Tiongkok Wang Yi sendiri menanggapi dengan menyampaikan peringatan dalam sambutannya soal upaya-upaya untuk mempolitisasi pandemi. Dia juga memperbarui tawaran Negeri Tirai Bambu sebesar 10 juta dosis vaksin buatan negaranya sendiri untuk Covax.

“Kita harus bersatu untuk menolak nasionalisme vaksin,” ujarnya.

Ada satu pertanyaan langsung yang ditujukan ke PBB, apakah pemelihara perdamaian itu sendiri harus mendapat prioritas dalam vaksinasi. Pasalnya India, pengekspor vaksin terkemuka, mengumumkan sumbangan 200.000 dosis untuk para penjaga perdamaian PBB.

“Apotek dunia melangkah maju untuk memenuhi tantangan vaksin global,” kata Menlu India Subrahmanyam Jaishankar.

Satu-satunya suara sumbang di DK PBB berasal dari Rusia, yang telah mempromosikan vaksinnya sendiri dan hanya mengajukan duta besar PBB Vassily Nebenzia untuk hadir di sidang PBB. Dia mengatakan bahwa vaksinasi adalah masalah untuk badan khusus PBB dan melampaui yurisdiksi Dewan Keamanan.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN