Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. ( Foto: BEN STANSALL / AFP )

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. ( Foto: BEN STANSALL / AFP )

Inggris Naikkan Pajak Korporasi untuk Danai Stimulus Covid

Senin, 22 Februari 2021 | 06:27 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

LONDON, investor.id – Pemerintah Inggris melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Rishi Sunak dipastikan menaikkan pajak korporasi untuk mendanai perpanjangan stimulus Covid-19. Sunak akan mengumumkannya dalam penyampaian rancangan anggaran bulan depan.

Menurut Sunday Times, Minggu (21/2), Sunak dalam pidatonya di hadapan parlemen pada 3 Maret 2021 akan mengumumkan penaikan pajak korporasi dari 19 pence per pound menjadi 23 pence per pound hingga pemilu berikutnya. Kebijakan ini diperkirakan menghasilkan pendapatan 12 miliar pound per tahun.

Menurut laporan itu, setidaknya satu pence akan ditambahkan ke tagihan para pengusaha mulai musim gugur tahun ini. Sehingga pajak yang harus dikeluarkan para pengusaha itu mencapai tiga miliar pound dan akan naik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Namun sumber di kalangan Sunak mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan pajak korporasi itu lebih dari 23%. Namun kebijakan ini akan membantu pendanaan untuk perpanjangan skema pembayaran upah bagi karyawan yang dirumahkan, pemangkasan ppn, dan bantuan kredit usaha sampai setidaknya Agustus 2021.

Namun Sunak diperkirakan tidak menjelaskan panjang lebar bagaimana stimulus Covid tersebut akan dibiayai.

“Kenaikan pajak korporasi akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dan perpanjangan program stimulus akan lebih panjang dari sebelumnya,” kata sumber yang dikutip surat kabar tersebut.

Penangguhaan pajak pembelian hunian juga akan diperpanjang. Ekonomi Inggris kontraksi hampir 10% pada 2020 atau merupakan kemerosotan terbesar dalam 300 tahun karena terdampak pandemi Covid-19. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi Inggris diprediksi masih kontraksi tapi sebesar 4%.

Kalangan analis sebelumnya mendorong pemerintah untuk memperpanjang stimulus Covid-19 dan mengatasi kesenjangan yang diperburuk oleh pandemi tersebut. Menurut analis, stimulus itu diperlukan sebelum karantina baru ditarik secara bertahap.

Tapi pemerintah diminta fokus pada pengamanan pemulihan ekonomi. Bukannya menaikkan pajak untuk memperbaiki kondisi keuangan publik yang juga terdampak pandemi tersebut.

Hal ini disampaikan Institute for Fiscal Studies (IFS) dan analis bank Citi dalam laporan bersama. Laporan itu menyebutkan, Sunak juga harus membantu perekonomian yang kontraksi hampir 10% tahun lalu karena pandemi. Yang berarti ia dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus, yakni mengatasi dampak Brexit, Covid-19, dan transisi menuju energi hijau.

“Dalam anggaran itu perlu ada perpanjangan dukungan darurat kepada rumah tangga dan pemilik usaha hingga bulan-bulan mendatang," kata laporan tersebut.

Selain itu juga perlu menetapkan rencana untuk menghapusnya secara bertahap. Karena ekonomi tidak dapat menyesuaikan dan pulih sampai sebagian besar dukungan tersebut dicabut.

“Menkeu juga perlu menetapkan rencana bagaimana membantu ekonomi pulih dan menyesuaikan diri dengan normal baru," lanjut laporan itu.

Skema pemerintah yang membayar gaji para pekerja yang dirumahkan, yang diluncurkan pada Maret 2020 selama karantina awal Covid-19, dijadwalkan berakhir pada akhir April 2021.

Para ekonom khawatir jika skema tersebut dihentikan, padahal membayar sebagian besar upah bagi jutaan pekerja sektor swasta, akan memicu gelombang baru pengangguran.

 

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN