Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi bendera Papua Nugini. AFP Photo

Ilustrasi bendera Papua Nugini. AFP Photo

Papua Nugini Minta Refinancing US$ 8 M Utangnya ke Tiongkok

Grace Eldora, Kamis, 8 Agustus 2019 | 10:45 WIB

PORT MORESBY, investor.id – Pemerintah Papua Nugini meminta pemerintah Tiongkok untuk refinancing utangnya yang sebesar US$ 8 miliar. Permintaan tersebut mungkin akan mengguncang Australia dan Amerika Serikat (AS), yang berusaha mempertahankan pengaruh di Pasifik dalam menghadapi peningkatan dominasi Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok telah memperkuat hubungan dengan Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya dengan meningkatkan keterlibatan maupun menawarkan pinjaman pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut mendorong pemerintah AS dan Australia meluncurkan daya tarik masing-masing di kawasan itu, untuk menjaga sekutu tradisional tetap berpihak.

Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape mengumumkan dirinya telah meminta duta besar Tiongkok untuk membantu dalam pembiayaan kembali utang publik negara sebesar 27 miliar kina, selama pertemuan di Port Moresby. Hal ini dilakukannya, kurang dari dua minggu setelah melakukan perjalanan ke Australia dalam perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai pemimpin.

"Dia menyatakan, surat resmi akan diteruskan ke duta besar untuk disampaikan ke pemerintah Tiongkok atas permintaan ini. Dia menyarankan agar Bank Papua Nugini dan Bank Rakyat RRT akan menjadi lead dengan Departemen Keuangan dalam memastikan konsultasi sedang berlangsung," kata kantor Marape dalam sebuah pernyataan, Rabu (7/8).

Duta Besar Tiongkok Xue Bing menyuarakan keprihatinan atas pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik yang akan diadakan di Tuvalu dan mengundang Marape untuk mengunjungi Tiongkok. Adapun Tuvalu merupakan negara di Samudera Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Direktur Program Lowy Institute Pacific Jonathan Pryke mengatakan kepada AFP, permintaan ke pemerintah Tiongkok datang tepat setelah pemerintah Australia menunjukkan sikap terbuka untuk Marape. Hal ini kemungkinan akan menambah kekhawatiran pemerintah Australia dan AS ketika berusaha melawan pengaruh Tiongkok di Pasifik.

Tiongkok telah dituduh terlibat dalam diplomasi perangkap utang. Caranya dengan mengucurkan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur yang kemudian tidak mampu dibayar oleh negara-negara miskin.

Utang dalam negeri Papua Nugini mencapai sekitar 33% dari produk dokestik bruto (PDB), yang merupakan 15% dari pengeluaran tahunan pemerintah. Ia mengatakan, pinjaman dari Tiongkok membentuk lebih dari 7% dari total utang Papua Nugini.

"Jika (Tiongkok) merestrukturisasi semua utang Papua Nugini, mereka akan menjadi kreditor tunggal terbesar bagi negara tersebut dan itu akan memberi jumlah pengaruh yang besar atas Papua Nugini," tambahnya. Pryke melanjutkan, pihaknya tidak punya indikasi pemerintah Tiongkok akan bersedia memberikan pinjaman.

Tetapi jika melakukannya, tambah dia, akan meminta beberapa konsesi yang cukup besar. Pryke menunjukkan, sebelumnya Tiongkok tidak mengambil alih seluruh utang publik negara lain. Namun ada kemungkinan pemerintah Papua Nugini menggunakan strategi yang diperhitungkan untuk menarik perhatian pemerintah Australia.

"Cara untuk mendapatkan lebih banyak minat, lebih banyak keterlibatan dari Australia adalah dengan mengatakan Tiongkok bersedia melakukan pembicaraan ini dengan kami," tukas Pryke.

Menurutnya, Papua Nugini yang kekurangan uang menghadapi tantangan ekonomi signifikan dengan pembayaran bunga atas utang publik. (afp/eld)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA