Saham Portofolio Konglo Terbang 341%, Akhirnya Begini Nasibnya
JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan suspensi atas saham PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) pada Jumat (18/7/2025).
BEI menilai telah terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan atas saham emiten portofolio konglomerat Hermanto Tanoko itu.
“Dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Merry Riana Edukasi (MERI) pada tanggal 18 Juli 2025,” jelas pengumuman BEI.
Baca Juga:
Bursa Buka Suspensi CDIAPenghentian sementara perdagangan saham MERI tersebut, kata BEI, dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham MERI.
Selalu ARA
Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)
Pelajari Dunia Investasi di Kanal Wealth
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read NowBerita Terkait
Berita Terkini
GOTO Terus Terang soal Laporan Keuangan
GOTO mengungkap rencana penyampaian lapkeu semester I. Saham GOTO tertekan pada Jumat.
Wapres Gibran Tinjau Penyaluran BSU untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta
Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, meninjau langsung penyaluran BSU di Kantor Pos KCU Jakarta Flora.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Harga emas perhiasan hari ini, Sabtu (19/7/2025). Berikut data Laku Emas, Raja Emas, Hartadinata Abadi
Duo Mobil Listrik Polytron Resmi Diproduksi Lokal
Duo mobil listrik (EV) Polytron akan resmi diproduksi secar lokal di Purwakarta, Jawa Barat.
Ketua KPK: RUU KUHAP Potensial Kurangi Fungsi Pemberantasan Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berpotensi mengurangi fungsi pemberantasan korupsi.
