Akses Kredit UMK Menurun, Pemerintah Perkuat Sinergi Inklusi Keuangan

JAKARTA, investor.id — Laporan barometer terbaru bertajuk “Striving to Thrive: The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2025/2026” menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam akses pembiayaan formal. Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya memperluas inklusi keuangan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Mastercard.

Laporan yang dirilis Mastercard Center for Inclusive Growth bersama Mercy Corps Indonesia mencatat penurunan pengambilan kredit formal dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, sekitar 33% pelaku UMK mengakses kredit formal. Angka itu turun menjadi 27% pada 2024 dan kembali menurun menjadi 20% pada 2025.

Sebagian pelaku usaha masih mengandalkan pinjaman informal, dipengaruhi oleh suku bunga, persyaratan agunan, serta faktor sosial dan budaya. Kesenjangan juga terlihat dari sisi gender. Hanya 16% usaha yang dipimpin perempuan melaporkan mengakses kredit formal, dibandingkan 20% usaha yang dipimpin laki-laki dan 26% usaha yang dikelola bersama.

Sejalan dengan temuan tersebut, program Mastercard Strive Indonesia dilaporkan telah menjangkau lebih dari 500.000 pelaku usaha, melampaui target awal 300.000. Melalui kerja sama dengan 17 penyedia layanan keuangan, lebih dari 26.500 pelaku usaha difasilitasi dalam pengajuan pinjaman mikro dengan total nilai sekitar Rp140 miliar.

Country Manager Indonesia Mastercard, Aileen Goh, mengatakan bahwa penguatan UMK memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

“Usaha mikro dan kecil membentuk fondasi ekonomi yang tangguh, namun banyak yang masih kurang terlayani oleh keuangan formal. Melalui Mastercard Strive Indonesia, kami menggabungkan wawasan data, perangkat digital, dan kemitraan ekosistem untuk membantu membangun sistem keuangan yang lebih inklusif,” ujarnya.

Selain pembiayaan, program ini juga memberikan pendampingan digital kepada lebih dari 200.000 pelaku usaha. Lebih dari 100.000 di antaranya mulai menggunakan perangkat keamanan siber untuk melindungi aset digital. Sebanyak 56% peserta melaporkan peningkatan pendapatan, sementara 30% menyatakan lebih percaya diri dalam mengakses kredit.

Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis menekankan pentingnya dukungan non-finansial.

“Akses saja tidak cukup. Pengusaha membutuhkan dukungan yang relevan, tepercaya, dan praktis agar dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal,” katanya.

Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan

Komitmen memperluas akses pembiayaan juga ditegaskan pemerintah dalam sesi tanya jawab terkait potensi tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya pada aspek sistem pembayaran.

SVP, Social Impact, APEMEA, Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhashini Chandran menyampaikan bahwa perjanjian yang ditandatangani kedua negara merupakan kerja sama antarpemerintah.

“Perjanjian tersebut bersifat government to government, sehingga kami sebagai entitas swasta tidak berada dalam posisi untuk mengomentari substansinya. Namun, melalui Mastercard Center for Inclusive Growth, kami berkomitmen untuk bermitra dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, kerja sama dengan Mastercard disebut telah berjalan selaras dengan program penguatan UMKM, mencakup pendampingan, pelatihan, hingga dukungan akses pembiayaan dan pasar.

Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.

“Penguatan usaha mikro dan kecil memerlukan tindakan yang konkret dan terkoordinasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat sistem pendukung bagi para pengusaha,” ujarnya.

Penyaluran KUR dan Kebijakan 2026

Pemerintah saat ini bekerja sama dengan 44 bank penyalur dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekitar 4,6 juta debitur telah menerima pembiayaan.

Nilai pembiayaan yang telah dikonfirmasi kepada perbankan mencapai Rp279,5 triliun, dengan total komitmen penyaluran sekitar Rp279,6 triliun. Secara keseluruhan, termasuk sektor alat dan mesin pertanian, padat karya, dan KPP, total KUR mencapai Rp308,4 triliun dengan alokasi subsidi sekitar Rp38 triliun.

Ferry menyatakan bahwa kebijakan ke depan akan diarahkan pada penguatan keberlanjutan usaha.

“Kerja sama yang sudah berjalan dengan baik ini kami harapkan dapat terus dilanjutkan dan diperluas, terutama dalam mendukung debitur baru agar semakin kuat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Pada 2026, pemerintah akan meluncurkan sejumlah kebijakan baru, antara lain membuka akses pembiayaan lebih fleksibel bagi sektor perdagangan berorientasi ekspor dan sektor produksi, serta mulai mengakomodasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai alternatif agunan tambahan.

Subhashini menilai terdapat kesenjangan antara percepatan digitalisasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Usaha kecil di Indonesia beralih ke digital lebih cepat daripada perkembangan kapabilitas mereka. Kesenjangan dalam kesadaran AI, keamanan digital, dan akses dukungan bisnis perlu ditangani secara kolektif agar ketahanan ekonomi jangka panjang dapat tercapai,” katanya.

Ke depan, pemerintah menegaskan fokus kebijakan tidak hanya pada inklusi dan literasi keuangan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan (financial well-being) agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Editor: Happy Amanda Amalia