Pemerintah Pastikan Fasilitasi Impor Pertanian AS Tak Bebani APBN 

JAKARTA,investor.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai US$ 4,5 miliar  antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dukungan kebijakan untuk kerja sama bisnis-ke-bisnis (Business-to-Business/B2B) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, bukan pembelian yang dibiayai oleh APBN.  Komitmen  impor produk pertanian ini merupakan bagian dari  agreement on reciprocal trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat.

“Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta,” ucap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto pada Minggu(1/3/2026).

Amerika Serikat merupakan mitra dagang strategis dan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia. Pada tahun 2025, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 31 miliar, atau sekitar 11% dari total ekspor Indonesia ke dunia sebesar US$282,9 miliar. Dengan demikian, untuk menjaga akses pasar Amerika Serikat akan dijalankan dengan  pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional.

Menurut dia, kerja sama ini juga memiliki dimensi esensial bagi kepentingan industri nasional. Indonesia selama ini mengimpor sejumlah komoditas seperti gandum sebagai bahan baku utama industri pengolahan, termasuk industri makanan olahan berorientasi ekspor.

“Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga yang bersaing,” kata dia.

Terkait dengan proporsi, Haryo menuturkan pada tahun 2025, total impor Indonesia dari Amerika Serikat untuk kelompok komoditas pertanian sekitar US$1,21 miliar, sementara total impor Indonesia dari berbagai negara lain untuk kelompok komoditas yang sama mencapai sekitar US$ 13,2 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi impor dari Amerika Serikat hanya sekitar 9,2%. Sebagai contoh, impor sereal (HS10) dari AS sebesar US$ 375,9 juta dari total US$ 3,7 miliar (sekitar 10%), dan untuk soybeans (HS12) hanya US$ 1 juta dari total US$ 1,6 miliar. Hal tersebut menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal.

Komitmen tersebut juga telah ditindaklanjuti melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan terkait dalam 2 tahapan yakni tahap pertama pada 7 Juli 2025 dan tahap kedua di Indonesia-AS Business Summit pada 19 Februari 2026 lalu, yang didukung oleh asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Fasilitasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, dengan tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.

“Pemerintah akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik,” terang Haryo.

Editor: Arnoldus Kristianus