Kemendagri Buat Kajian tentang Pilkada oleh DPRD

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat kajian mengenai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif dengan dasar penggunaan biaya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, Presiden sudah melontarkan wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Karena itu, Presiden meminta Kemendagri untuk membuat kajian mengenai pilkada.

Menurut Bima, Kemendagri akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam membuat kajian tersebut, apakah wacana kembali dipilih DPRD menjadi pilihan terbaik atau sebaliknya.

“Presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Hal ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat, biaya tinggi dalam pemilu, pilkada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif,” kata Bima.

Dikatakan Bima, Kemendagri sedang menyusun desain besar otonomi daerah yang berkaitan dengan sistem pemilihan wali kota atau bupati.

“Presiden menangkap urgensinya. Semakin cepat semakin bagus karena kita punya persiapan lama untuk mempersiapkan sistemnya, tetapi tentu tidak terburu-buru juga,” ujar Bima.

Kendati wacana pilkada oleh DPRD bergulir, pemerintah juga menerima masukan dari publik seperti peneliti, LSM, partai politik, dan akademisi untuk menyerap plus minus sistem tersebut.

Editor: Maswin