Era Konfrontatif Pengusaha-Pekerja Harus Ditinggalkan

JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan agar era konfrontatif atau pertikaian yang kerap terjadi antara pengusaha dan pekerja harus ditinggalkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

"Era dimana kesejahteraan tenaga kerja selalu menjadi faktor konfrontatif antara pengusaha dengan pekerja harus mulai ditinggalkan," kata Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Sumarna Abdurrahman, Rabu (14/2) dikutip dari Antara.

Sumarna menegaskan, untuk mencapai hal tersebut maka tenaga kerja harus diperlakukan sebagai manusia bukan sekedar sebagai faktor biaya dalam proses produksi semata meski ternyata dalam pelaksanaannya memakan biaya yang tidak kecil.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Tenaga Kerja Frans Go mengatakan pengesahan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada 28 Oktober 2011 menumbuhkan harapan akan datangnya jaminan sosial yang lebih baik bagi kalangan pekerja terutama buruh.

Hal itu, ujar Frans, dinilai menjadi sebuah angin segar di tengah banyaknya kasus ketidakadilan yang sering dialami para pekerja.

Namun, selama ini masih ada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Jamsostek meskipun hal mengenai jaminan sosial telah diatur dalam UU dan telah diwajibkan kepada para pengusaha.

"Persoalan ini dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak, termasuk para pengusaha yang terkadang dinilai kurang tanggap terhadap kesejahteraan pekerja mereka," katanya.

Padahal, kata dia, penyelenggaraan jaminan sosial banyak memberikan manfaat kepada negara, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat.

Frans memaparkan manfaatnya bagi negara adalah dana yang dikeluarkan oleh negara untuk pembiayaan program jaminan sosial baiknya tidak dianggap sebagai beban atau pengeluaran yang sia-sia.

"Pengeluaran negara tersebut seharusnya dilihat sebagai biaya sosial dalam rangka negara menciptakan suasana harmonis dan nyaman bagi warga negaranya," katanya.

Bagi pemberi kerja, lanjut dia, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan perwujudan tanggung jawab dan penghargaan kepada pekerjanya dan memudahkan dalam menyusun anggaran dan pengeluaran yang menjadi kewajibannya dalam memberi proteksi atas risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada pekerjanya.

Sedangkan bagi penyelenggara, jaminan sosial akan menambah ketenangan bekerja terjadi terhadap diri dan keluarganya.

"Kami harapkan pengetahuan semua pihak bisa lebih luas, sehingga penerapan jaminan sosial bisa lebih baik, mulai dari bagaimana mekanisme untuk mengawasinya hingga aspek-aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional," katanya.(*/hrb)

Editor: Investor.id