5 Strategi Pemerintah Bawa RI Menjadi Negara Maju

JAKARTA  - Pemerintah tengah menyusun lima strategi yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami sedang menyusun lima strategi dalam RPJMN 2015-2019, tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dalam acara " Seminar Nasional mengenai Pertumbuhan Jangka Panjang yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).

Dia mengatakan jika implementasi RPJMN berjalan lancar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7 persen setiap tahunnya. "Selain itu, Indonesia berpotensi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau istilah lain middle income trap," kata dia.

Menurut Armida, fenomena middle income trap sebenarnya bukan fenomena baru dalam ekonomi pembangunan, masih banyak negara negara di dunia yang masuk kategori negara middle income trap seperti negara di kawasan Amerika Latin.

"Kegagalan suatu negara menjadi negara maju bukanlah disebabkan masalah ekonomi saja melainkan faktor politik, sosial dan budaya juga ikut mempengaruhi kemajuan suatu negara," kata dia.

Dia mengatakan, strategi pertama adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Ia memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat menjadi 305,6 juta jiwa pada tahun 2035.

"Indonesia harus memanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan banjir penduduk tapi nol kualitas,' kata dia.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program wajib belajar 12 tahun, dan memperbanyak sekolah kejuruan. Dengan demikian, kualitas angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) bisa beradaptasi dengan tingkat sekolah menengah.

Armida mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan iklim investasi. Saat ini peranan investasi dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Diketahui, pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 31,7 persen.

Menurutnya, dalam jangka panjang kontribusi investasi terhadap PDB bisa mencapai 45 persen asalkan hambatan hambatan investasi bisa diselesaikan, seperti persoalan pembebasan lahan.

Strategi ketiga adalah mendorong peningkatan ilmu pengetahuan (iptek) dan Inovasi untuk menciptakan produktivitas kegiatan perekonomian. Diperlukan peningkatkan investasi dalam Research and Development (R&D) baik dari pemerintah maupun swasta.

Strategi keempat adalah meningkatkan pembangunan industri dimana industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam (SDA) agar nilai tambahnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

Strategi kelima adalah membangun institusi yang lebih baik terutama reformasi birokrasi yang terus disempurnakan. Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan.

"Kelima strategi dalam RPJMN ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan agar kesejahteraan rakyat terwujud," kata dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tidak banyak negara di dunia yang berhasil keluar dari Middle Income Trap Country. Pasalnya, salah satu syarat utama menjadi negara maju adalah mempunyai kualitas SDM yang hebat.

Dia mengatakan sekitar tahun 1980 ada tiga negara berpendapatan menengah paling terkenal yaitu Afrika Selatan, Brazil dan Korea. Sampai saat ini, hanya Korea yang berhasil keluar dari middle income trap menjadi negara industri paling maju, sisanya Afrika Selatan dan Brazil masih menjadi negara berpendapatan menengah.

Strategi yang dilakukan Korea adalah terus meningkatkan kualitas SDM dan didukung pemerintah dengan pemberian insentif pajak untuk Research and Development. "Indonesia harus bisa seperti Korea, karena potensi Indonesia menjadi negara maju cukup besar," ujarnya

Bicara kualitas SDM, Chatib mengatakan, Indonesia sudah mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga yang mendidik angkatan kerja. Sayangnya kualitas tamatan BLK tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan swasta. Salah satu penyebabnya adalah materi yang diajarkan di BLK sudah teori lama. Peralatan dan program yang digunakan pun sudah tua seperti microsoft word.

Chatib mengatakan, hal itu terjadi karena dana BLK terbatas. Ke depannya pemerintah meminta pihak swasta membangun pusat pelatihan kerja sendiri atau training center untuk angkatan kerjanya. Menurut dia, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak kepada perusahaan perusahaan yang mendirikan training center.

Sementara itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan kebijakan moneter tentu mempunyai peranan penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas."Kebijakan moneter tidak boleh bertentangan dengan kebijakan fiskal yang sudah dibuat pemerintah," kata dia.

Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan jika dilihat dari struktur angkatan kerja Indonesia memang mengalami ketimpangan. Lulusan SD-SMP masih mendominasi yaitu hampir 60 persen sedangkan lulusan Universitas baru 10 persen.

Dia mengatakan, jika kualitas SDM Indonesia bisa bersaing maka sektor swasta harus ikut terlibat untuk menciptakan kualitas SDM, minimal angkatan kerja di perusahaanya sendiri. (ID/dho)

Editor: Investor.id