KPK Minta BPKP Audit Kerugian PLTG Wajo

MAKASSAR- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) RI untuk segera mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

"Memang benar, surat dari KPK telah diterima penyidik yang meminta BPKP untuk segera melakukan audit kerugian negara," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Rahman Morra di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, tim penyidik sebelumnya telah melaporkan perkembangan perkara itu ke KPK. Dalam surat tersebut, KPK meminta audit segera diselesaikan karena kejaksaan tinggi terkendala untuk menaikkan kasus itu ke penuntutan.

Rahman menuturkan, sembari menunggu hasil audit, tim penyidik terus melaksanakan penyidikan. Pekan lalu, ahli dibidang pipa telah memeriksa fisik pekerjaan tersebut.

Dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala Seksi Niaga Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Ahmad Saleh, selaku pejabat pembuat komitmen dan pihak rekanan Direktur PT Guntur Persada, Sugianto.

"Tersangkanya sudah ditetapkan, tetapi kasusnya masih berkutat di penyidikan karena belum ada audit resmi mengenai kerugian negara dalam kasus ini. Makanya, kita belum bisa meningkatkannya ke penuntutan," katanya.

Proyek instalasi gas tersebut mendapat alokasi anggaran Rp40 miliar pada tahun anggaran 2012. Dana itu untuk membiayai sambungan instalasi gas rumah tangga sebanyak 4.172 titik.

Sambungan itu tersebar di delapan desa dan kelurahan, meliputi: Kelurahan Maddukelleng, Sengkang, Atakkae, Bulu Pabbulu, Lapongkoda, Padduppa, Sitampae, dan Desa Lempa.

Penyidik menemukan beberapa titik yang belum selesai sehingga jaringan gas tidak dapat difungsikan. Padahal anggaran proyek itu seluruhnya telah cair. Proyek baru rampung 70 persen. Kejaksaan memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya permintaan itu begitu pun dengan audit kasus jaringan gas yang ditangani Kejaksaan Tinggi.

"Saya cek dulu karena banyak kasus yang sedang diaudit BPK," tegasnya.(ant/hrb)

Editor: Investor.id