Menyelamatkan Laut dari Sampah Plastik

Isu sampah menjadi pembicaraan hangat seiring dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari. Sampah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap harinya, lazimnya satu orang manusia menghasilkan sampah, baik berasal dari makanan, minuman yang dikonsumsi ataupun barang-barang yang digunakan.

Data World Energy (2012) menunjukkan setiap orang memproduksi sampah rata- rata lebih kurang 1,2 liter per harinya. Di sisi lain Bank Dunia mengungkapkan tiap tahunnya, kota-kota di dunia menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton, dan diprediksikan pada tahun 2025 jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton.

Indonesia sebagai negara yang hendak mengukuhkan sebagai poros maritim dunia maka sudah semestinya menjadikan sampah di laut sebagai isu penting dan perlu mendapat perhatian serius. Riset dari Ocean Conservancy melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton plastic lolos ke laut setiap tahun. Jika kondisi itu tak bisa dikendalikan, pada 2025 akan ditemukan sekitar 1 ton sampah plastik di setiap 3 ton ikan yang diambil dari laut.

Sementara itu, dalam laporan riset yang dimuat di jurnal Science (2015), tim peneliti yang dipimpin Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia menyatakan sampah plastik yang mengalir ke laut bisa lebih besar. Kalkulasi data dari 192 negara menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua dengan produksi sampah plastik mencapai 3,2 juta ton setelah Tiongkok (8,8 juta ton), disusul Filipina (1,9 juta ton), Vietnam (1,8 juta ton), dan Sri Lanka (1,6 juta ton). Sekitar 83% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

Adapun jumlah sampah plastik yang lolos ke laut mencapai 1,29 juta ton. Data tersebut setidaknya menggambarkan persoalan darurat sampah plastik di laut yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Jumlah sampah kian bertambah seiring pertambahan penduduk. Plastik berupa bekas botol, kantong keresek, dan kemasan lama-kelamaan menjadi mikroplastik yang sangat berbahaya jika termakan oleh ikan-ikan yang kemudian dikonsumsi manusia.

Apalagi plastik merupakan bahan yang baru akan terurai setelah beratus-ratus tahun. Sekitar 90% dari sampah laut terapung adalah plastik. Karena karakteristiknya yang tahan lama, dapat terapung dan mampu mengakumulasi racun yang ada di laut, plastik sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut. Salah satu tipe sampah plastik yang ditemukan di seluruh dunia adalah partikel plastik atau nurdles (plastic pellets), yaitu bahan mentah plastik berupa butiran kecil yang diangkut ke pabrik pembuatan plastik untuk kemudian diproses menjadi peralatan makan plastik, mainan dan sebagainya.

Salah satu akibat buruknya adalah plastik sering dikira sebagai makanan oleh burung, ikan dan mamalia laut. Beberapa induk burung bahkan memberi makan anak-anaknya dengan plastik. Ketika plastik dimakan, fauna laut akan merasa kekenyangan, padahal sesungguhnya tidak ada asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh mereka. Akibatnya mereka akan mati kelaparan. Kura-kura laut bahkan salah mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur, salah satu makanan kesukaan fauna ini.

Sampah plastik selain menyebabkan pencemaran, juga bisa mengakibatkan penurunan kualitas perairan, kerusakan ekosistem, lambatnya pertumbuhan ikan dan kerugian ekonomi bagi nelayan serta masyarakat yang bermatapencaharian di sektor pesisir. Kerusakan ekosistem di laut tentunya dapat menghilangkan mata pencaharian nelayan tangkap dan pedagang ikan.

Mengingat usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan berbasis sumber daya alam. Kerusakan lingkungan perairan laut akan menjadi malapetaka, baik saat ini maupun masa depan bila tidak diatasi secara simultan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan perairan laut merupakan program yang sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas perikanan agar kerugian secara ekologis dan ekonomis tidak semakin menyengsarakan masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut adalah salah satu permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk menjelaskan dan memahamkan agar timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya membebaskan laut dari sampah plastik. Karenanya, upaya mengurangi sampah plastik perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak swasta. Keberadaan sampah setidaknya bisa dikurangi dengan mengolahnya menjadi energi listrik.

Teknologi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di darat yang berdekatan dengan pesisir laut tentunya perlu dipersiapkan sebagai langkah baru untuk mengurangi dampak sampah yang telah menyebar ke laut. Hal itu karena sekitar 60-80% sampah di laut diperkirakan berasal dari daratan.

Selain itu upaya menyelamatkan laut dari sampah plastik setidaknya dapat dilakukan dimulai dari hulu (sungai) hingga hilir (pesisir). Pengurangan volume sampah tersebut dapat dilakukan dengan proses daur ulang sampah plastik menjadi sumber energi.

Kerja sama berbagai pihak dalam pengurangan sampah dari hulu ke hilir dianggap perlu karena sampah plastik dari sungai terkadang terbawa hingga pesisir laut. Koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah perlu lebih diaktifkan dalam melakukan upaya pengurangan sampah, salah satunya melalui kegiatan pengolahan sampah organic dan plastik melalui pelibatan masyarakat lokal untuk bersamasama menyelamatkan laut dari masuknya sampah plastik.

Sampah plastik telah menjadi momok yang meresahkan. Pemerintah perlu melakukan inovasi teknologi agar sampah saatnya dapat diubah menjadi energi listrik pada daerah tertentu yang berpotensi menghasilkan sampah terbesar khususnya di kawasan pesisir Indonesia. Karena selain meningkatkan pasokan listrik bagi masyarakat pesisir juga akan menghilangkan sampah di berbagai wilayah pesisir laut, pantai, dan pelabuhan perikanan di Indonesia.

Kebijakan Alternatif

Setidaknya ada beberapa kebijakan alternatif yang dapat didukung dan mendapat perhatian dari semua pihak agar laut kita dapat terjaga dari sampah plastik. Pertama, mengganti model kemasan dengan material yang bisa didaur ulang.

Dalam konteks ini pemerintah memiliki control untuk mendorong perusahaan agar mengganti kemasan produknya. Delphine (2011) menilai pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengontrol perusahaan melalui kebijakannya. Karena itu setiap perusahaan perlu mengganti kemasan plastik dengan material yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan.

Kedua, pemerintah perlu membuat regulasi lewat pajak atau sanksi tegas. Perusahaan yang tidak membuat kemasan dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan perlu diberi sanksi tegas atau dikenakan pajak yang lebih tinggi. Selama ini program pengurangan sampah plastic yang dibuat pemerintah hanya menyasar keterlibatan masyarakat.

Hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan sampah plastik selama kemasannya tidak diganti dengan bahan yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan dari perusahaan pembuatnya. Dampak dari plastik yang tidak bisa didaur ulang akan berpengaruh terhadap habitat di kawasan pesisir perairan laut. Pada akhirnya kita berharap laut dapat terselamatkan dari sampah plastik. Komitmen menyelamatkan laut dari sampah plastik sangat dibutuhkan oleh semua pihak.

Andi Perdana Gumilang, Peneliti Marine Institute of Indonesia, Alumnus Pascasarjana Teknologi Perikanan Laut IPB

Editor: Investor.id