JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik.

Dana tersebut bakal diberikan untuk pembelian motor listrik, mobil listrik, dan bus listrik produksi dalam negeri. Meski demikian, alokasi anggaran insentif pembelian kendaraan listrik untuk tahun 2023 masih dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ia menjelaskan, pada dasarnya pemberian insentif kendaraan listrik dilakukan oleh semua negara sebagai upaya melakukan transisi ke energi bersih,diantaranya Thailand  telah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik.

"Transisi energi, salah satu pengguna terbesar adalah sektor otomotif, dan sektor otomotif ini semua negara Eropa memberikan insentif," kata dia.

Menurutnya alasan  pemberian insentif kendaraan listrik ini mengemuka sebab harganya 30% lebih mahal dari harga kendaraan konvensional. Dengan adanya insentif diharapkan harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.

Ia pun menekankan, pemberian insentif mobil listrik bukan berarti memberikan bantuan untuk orang kaya.  Karena penerima insentif  ini memiliki ketentuan batasan harga kendaraan

"Insentif itu didesain ada caping price (penetapan batas harga) kendaraan. Jadi, Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil listrik, untuk yang kaya diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu. Ini kebijakannya sedang dievaluasi," jelasnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan nominal subsidi/insentif untuk kendaraan listrik belum mencapai finalisasi, karena hingga saat ini pihaknya masih membahas secara intens bersama Kementerian Keuangan.

"Kemungkinan besaran subsidi segitu (Rp 80 juta), tapi belum final, makanya kan kami terus menerus koordinasi dengan ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bahkan saya sudah ketemu Menkeu dua kali, hari ini ketemu juga. Jadi kita sudah bicara formal dan informal mengenai insentif ini," tegasnya.

Terkait belum tercantumnya kebutuhan subsidi kendaraan listrik dalam Undang Undang APBN 2023, Agus memastikan anggaran subsidi masih akan dibahas bersama DPR. 

Meski demikian, Agus menegaskan pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) itu penting oleh karena itu pemerintah juga belajar darj berbagai negara yang dianggap telah sukses atau lebih maju dalam mengembangkan ini. 

"Pembentukan ekosistem EV ini penting. Oleh karena itu, insentif ini juga penting karena kita ingin barang-barang kita kompetitif. Sehingga kita melakukan benchmarking ke negara-negara lain yang EV-nya sudah lebih jauh baik," tutupnya.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS