Generasi Emas Era Digital

Transformasi digital adalah keniscayaan yang seketika dipercepat dengan datangnya pandemi Covid-19, yang dipastikan bukanlah krisis terakhir yang bisa terjadi. Krisis yang lebih dahsyat akan mengadang bila pemerintah kalah cepat dalam mentransformasi SDM, yang tidak hanya sekadar bisa beradaptasi, tapi juga mampu mengantisipasi dan menghadirkan solusi.

Itulah sebabnya, komitmen tegas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencetak SDM Indonesia yang berkualitas di era digital harus didukung semua pihak, karena merupakan kunci untuk mewujudkan generasi emas ke depan, bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua kementerian merupakan dua sisi koin yang tak dapat dipisahkan, untuk memastikan bonus demografi kita betul-betul membangun masa keemasan bangsa ini, bukan sebaliknya menjadi bencana demografi dengan pengangguran usia produktif tinggi.

Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul di era digital, tentu saja pertama-tama infrastruktur digital yang memadai dipercepat pembangunannya, hingga ke pelosok-pelosok negeri. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, penyediaan konektivitas internet untuk pembelajaran secara digital merupakan kebu tuhan yang tidak bisa lagi di tawar-tawar. Jika tidak merata, justru akan memperbesar kesenjangan sosial antara warga kota  dan desa, serta ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di sektor pita lebar (broadband) saja tidak cukup. Ini harus dibarengi pula dengan ketersambungan konektivitas di level middle mile dan last mile.

Visi dan target pemerintah terkait konektivitas digital perlu direalisasikan dalam program yang riil, dengan hasil akhir rakyat bisa menikmati sambungan internet cepat, berkualitas, dan juga murah. Semua warga negara harus dipastikan bisa terlayani internet dengan harga terjangkau, sebagaimana layanan listrik saat ini yang sudah hampir menjangkau seluruh rakyat. Ini berarti, subsidi kuota paket data sebesar Rp 1,9 triliun setiap bulan untuk mendukung proses belajar-mengajar para siswa/mahasiwa dan guru/dosen di era pandemi Covid-19 selayaknya diperpanjang, tidak hanya selama empat bulan ke depan.

Jika saat ini Kemenkomin fo bekerja sama dengan operator tele komunikasi untuk memberikan subsidi, ke depan harus sepenuhnya didanai APBN, sebagaimana subsidi listrik untuk warga tidak mampu.

Dengan tanggung jawab luar biasa besar, Kemenkominfo tentu juga harus didukung pendanaan cukup agar bisa sungguh-sungguh terlibat mengakselerasi pendidikan dan pe latihan, terutama untuk menciptakan digital talent yang unggul, mumpuni, produktif, dan beretos kerja tinggi. Anggaran wajib pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD yang hingga kini tidak jelas output-nya, harus direalokasikan cukup untuk menciptakan talenta-talenta digital yang semakin banyak kita butuhkan.

Diproyeksikan, dalam 15 tahun ke depan, negeri ini membutuhkan setidaknya 9 juta digital talent. Jangan sampai kebutuhan talenta digital ini diisi oleh tenaga-tenaga asing, sementara anak-anak negeri justru tersisihkan.

Yang tak kalah penting, percepatan penyelesaian masalah paying hukum yang masih bolong-bolong. Ini termasuk soal undang-undang perlindungan data pribadi dan payung hukum di industri penyiaran yang belum bisa menjawab tantangan disrupsi dan perlindungan bagi industri nasional di era digital.

Untuk itu, DPR pun perlu berperan memastikan didengar dan diakomodasinya masukan-masukan produktif dari semua pihak yang berkepentingan, kemudian mempercepat penyelesaian revisi undang-undang yang dibutuhkan.

Tak kalah penting, kebijakan pemerintah daerah pun harus berpihak kepada tumbuh dan berkembangnya industri jasa internet yang efisien, sehat, dengan bertarif terjangkau, mengingat layanan ini sudah makin menjadi kebutuhan dasar rakyat.

Hal ini terkonfirmasi dengan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik, yang membeberkan sektor telekomunikasi (infokom) mengalami lonjakan pertumbuhan double digit, 10,88%, pada kuartal II-2020, meski PDB nasional terkontraksi 5,32%.

Oleh karena itu, keluhan para operator telekomunikasi atas kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan pajak tinggi dalam sewa tanah bagi fasilitas telekomunikasi misalnya, harus segera ditangani. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, di mana masyarakat banyak yang harus bekerja, berbisnis, ataupun belajar dari rumah untuk meredam penularan.

Editor: Investor.id