Tiongkok Dorong Kesepakatan Perdagangan Terbesar Dunia

BEIJING, investor.id – Di tengah gembar-gembor strategi Indo Pasifik baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pemerintah Tiongkok bergerak di bawah radar. Negara tersebut menjadi tuan rumah diskusi tingkat tinggi tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ketika pemerintah Tiongkok mendorong kesepakatan pakta perdagangan terbesar di dunia.

Itu terjadi beberapa hari setelah pemerintahan Biden meluncurkan kemitraan Kerangka Ekonomi Indo Pasifik (IPEF) yang melibatkan 13 negara, tidak termasuk Tiongkok. Ini merupakan upaya AS untuk memperluas kepemimpinan politik dan ekonominya di kawasan Indo Pasifik.

Pertemuan RCEP di pulau selatan Hainan menggarisbawahi ekspektasi para analis bahwa alih-alih bereaksi atau melawan IPEF, pemerintah Tiongkok kemungkinan akan terus maju dengan pakta perdagangan yang disepakati dan memanfaatkan tarif dan akses pakai.

“Tiongkok tidak akan mengambil tindakan segera atau sangat tepat sasaran untuk menanggapi IPEF,” kata Li Xirui, sarjana perdagangan di S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, Senin (6/6).

Forum Media dan Lembaga Pemikir RCEP kedua diadakan di ibu kota Hainan, Haikou pada akhir pekan lalu setelah IPEF diumumkan. Pakar perdagangan non pemerintah di seluruh kawasan berkumpul untuk membahas lebih banyak cara memperluas perdagangan di dalam blok tersebut.

RCEP mencakup Tiongkok dan 10 anggota blok Asean, bersama dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Dipimpin oleh pemerintah lokal Hainan, pertemuan itu juga menandai upaya baru untuk memenuhi strategi Tiongkok yang lebih luas dalam menerapkan RCEP sejak diluncurkan di awal tahun ini.

“Konsisten dengan dukungannya terhadap multilateralisme dan globalisasi, Tiongkok kemungkinan akan terus mempromosikan adopsi RCEP karena ini memberi negara-negara anggota akses pasar yang besar, yang tidak dimiliki IPEF,” kata Li kepada CNBC.

Dia mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok kemungkinan akan menanggapi AS pada salah satu serangan ekonomi Asia Pasifik di masa depan, dengan cara memperluas dominasi ekonominya di kawasan itu dan menumbuhkan perdagangannya di bawah RCEP.

Otoritas Tiongkok juga akan fokus pada usulan untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan skala besar lainnya, termasuk pakta perdagangan global terbesar kedua yakni Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans Pasifik (CPTPP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital (DEPA), tambah Li.

Strategi pemerintah Tiongkok akan sejalan dengan bagaimana negara itu, dan negara-negara lain, memandang IPEF yang dinilai sebagai kesepakatan non perdagangan, mengarah ke geopolitik, dan bukan kesepakatan ekonomi Biden kembali ke Asia Pasifik, tambah Li.

Pada akhir Mei 2022 setelah peluncuran IPEF, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik kesepakatan Indo Pasifik. Ia menilai itu adalah langkah politik AS untuk mengisolasi Tiongkok.

Malaysia adalah salah satu dari 13 negara yang tergabung dalam IPEF yang tidak termasuk Tiongkok.

Spesialis perdagangan Heng Wang, yang berada di Herbert Smith Freehills China International Business and Economic Law (CIBEL) Center di University of New South Wales, juga berpandangan bahwa pemerintah Tiongkok akan terus menggunakan akses pasar yang dimilikinya di bawah RCEP karena mereka akan mengizinkan untuk memperdalam kehadirannya di wilayah tersebut.

“RCEP adalah satu-satunya perjanjian perdagangan mega regional di mana Tiongkok menjadi salah satu pihak. Dan Tiongkok kemungkinan akan menyorotinya,” kata Wang.

Editor: Grace El Dora