PBB Lapor Hampir Setengah Juta Warga Palestina Bergerak ke Gaza Utara

HAMILTON, investor.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hampir setengah juta warga Palestina bergerak ke Gaza Utara dari jalur Gaza bagian selatan. Diperkirakan 430.000 warga Palestina telah berpindah menyusul disepakatinya gencatan senjata dengan Israel.

"Mitra kemanusiaan kami memperkirakan lebih dari 423.000 orang telah melintasi wilayah dari selatan ke utara sejak dibukanya Jalan Salah ad-Din dan Al Rashid pada Senin (27/1/2025)," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers Kamis (30/1/2025).

Dujarric menambahkan, para pekerja kemanusiaan di lapangan menyediakan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) juga membagikan gelang identifikasi bagi anak-anak untuk membantu keluarga tetap aman dan terhubung selama perjalanan.

"Mereka yang berpindah termasuk anak-anak tanpa pendamping, wanita hamil, lansia, orang dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan mereka yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan," lanjut Dujarric.

Dujarric juga menyoroti situasi kemanusiaan dan perlindungan yang memburuk secara drastis di Tepi Barat yang diduduki Israel.

"Pasukan Israel terus melakukan operasi di wilayah Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat bagian utara. Kami telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas penggunaan taktik militer mematikan dalam operasi ini," lanjutnya.

Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric melaporkan infrastruktur sipil telah dihancurkan dan layanan penting terganggu di Tepi Barat yang diduduki. Akibatnya, hampir 1.000 warga Palestina terpaksa mengungsi.

Dujarric sempat membahas tentang larangan Israel terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang mulai berlaku pada hari ini, Kamis, mengutip laporan Anadolu. Dujarric mengatakan, PBB telah mengambil beberapa langkah dan menegaskan UNRWA akan terus menjalankan mandatnya hingga tidak memungkinkan secara fisik.

Terkait ancaman tindakan hukum Israel terhadap UNRWA dan stafnya, Dujarric menegaskan para staf, baik nasional maupun internasional, harus dilindungi sesuai hukum internasional dan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.

Namun, ia juga mencatat Israel tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap staf PBB.

Parlemen Israel (Knesset) pada Oktober 2024 memutuskan untuk melarang operasi UNRWA di wilayah yang didudukinya. Israel menuduh pegawai badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, namun klaim ini dibantah oleh UNRWA.

Larangan tersebut, yang diberlakukan di tengah konflik yang terus berlanjut di Gaza, memicu kekhawatiran akan terhentinya bantuan krusial bagi jutaan pengungsi Palestina.

Pejabat PBB telah berulang kali memperingatkan tindakan ini dapat memperparah krisis kemanusiaan yang sudah sangat parah.

UNRWA, yang telah beroperasi sejak 1949, menyediakan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Meskipun menghadapi tantangan politik dan keuangan, badan ini tetap menjadi penyelamat bagi komunitas yang rentan.

Editor: Grace El Dora