Orang Terkaya Prancis Kecam Pajak Kekayaan Sebagai Ancaman Ekonomi

PARIS, investor.id – Bernard Arnault, bos konglomerat barang mewah LVMH sekaligus orang terkaya di Prancis, mengecam rencana penerapan pajak kekayaan sebesar 2% bagi miliarder. Ia menilai kebijakan itu sebagai serangan terhadap ekonomi Prancis dan menuding perancangnya sebagai ideolog sayap kiri radikal.

Pajak tersebut rencananya akan dikenakan pada kekayaan di atas 100 juta euro (sekitar Rp 1,9 triliun). Usulan ini semakin mendapat dukungan politik di Prancis, terutama karena Perdana Menteri Sebastien Lecornu tengah ditekan Partai Sosialis untuk memasukkannya ke dalam anggaran 2026.

Jika menolak, pemerintah berisiko menghadapi mosi tidak percaya yang bisa menjatuhkan kekuasaan. “Ini jelas bukan debat teknis atau ekonomi, melainkan keinginan yang nyata untuk menghancurkan ekonomi Prancis,” ungkap Arnault menurut laporan The Sunday Times, Senin (22/9/2025).

Ia juga menuduh Gabriel Zucman, ekonom perancang pajak tersebut, sebagai aktivis sayap kiri yang menggunakan kompetensi pseudo-akademik untuk mempromosikan ideologi anti-liberal. Arnault menegaskan sistem ekonomi liberal adalah satu-satunya yang bekerja demi kebaikan semua orang.

Menanggapi tudingan itu, Zucman yang juga profesor di Ecole Normale Superieure Prancis dan University of California, Berkeley, membantah keras. “Saya tidak pernah menjadi aktivis partai atau gerakan apa pun. Pekerjaan saya didasarkan pada riset, bukan ideologi,” tulisnya di platform medi sosial X.

Zucman dikenal sebagai salah satu dari 300 ekonom yang tahun lalu mendukung platform ekonomi aliansi kiri Nouveau Front Populaire menjelang pemilu legislatif.

Dalam berbagai wawancara, ia menekankan bahwa kaum superkaya membayar pajak jauh lebih kecil secara proporsional dibanding warga lain. Pajak baru ini, menurutnya, bertujuan menutup kesenjangan tersebut.

Rencana pajak kekayaan ini ternyata mendapat dukungan luas dari publik. Survei Ifop yang dipesan Partai Sosialis bulan ini menunjukkan 86% warga Prancis menyetujui kebijakan tersebut.

Editor: Grace El Dora