Indef: Tarif Global AS 10% Jadi Momentum RI Negosiasi Ulang Perjanjian Dagang

JAKARTA, investor.id – Perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) menjadi tarif global sebesar 10% selama 150 hari dinilai membuka ruang baru bagi Indonesia. Pemerintah didorong untuk meninjau kembali kesepakatan dagang yang telah diteken guna memperjuangkan posisi tawar yang lebih setara.

Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini, menilai momentum ini harus dimanfaatkan karena sebelumnya produk Indonesia dikenakan tarif 19% yang dinilai tidak adil. Peluang negosiasi muncul menyusul putusan Mahkamah Agung AS (US Supreme Court) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal global dan menetapkan tarif 10% mulai 24 Februari 2026.

“Pemerintah memiliki peluang dan ruang untuk bernegosiasi kembali dengan menggunakan dasar Keputusan US Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan masyarakat Indonesia,” ujar Eisha dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Eisha menggarisbawahi bahwa kesepakatan timbal balik saat ini belum mencerminkan kesetaraan. Meski Indonesia mengantongi komitmen investasi sebesar US$ 38,4 miliar dan tarif 0% untuk 1.819 produk seperti tekstil dan kopi, tarif umum sebesar 19% bagi produk Indonesia lainnya dianggap masih terlalu tinggi.

“Kesepakatan timbal balik tersebut terlihat tidak setara antara kedua pihak, dimana Produk Indonesia yang di Impor oleh AS mendapatkan tarif 19%, walaupun memang terdapat beberapa produk yang mendapat tarif 0%,” imbuhnya.

Sebaliknya, Indonesia telah menghapus 99% hambatan tarif bagi produk impor asal AS. Eisha memperingatkan risiko membanjirnya produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan daging sapi yang dapat memukul petani serta peternak lokal, sekaligus memperlebar defisit neraca perdagangan.

Selain masalah pangan, Indef menyoroti poin pengecualian sertifikasi halal yang dinilai dapat menghambat pengembangan ekosistem industri halal nasional. Isu perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius karena adanya pelonggaran transfer data lintas batas (cross border) dari Indonesia ke AS.

Karena itu, Eisha mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan kedaulatan masyarakat dalam negosiasi ulang nanti, mulai dari perlindungan UMKM hingga keamanan digital. “Penguatan ekosistem digital nasional juga penting untuk meningkatkan produktivitas,” sebutnya.

Kondisi ini semakin dinamis setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana tarif global baru sebesar 15% untuk membatalkan kebijakan 10%. Namun, kepastian mengenai waktu pemberlakuan tarif 15% tersebut hingga kini masih belum dipastikan.

Editor: Prisma Ardianto