President Club Bahas Kolaborasi Tiga Pilar demi Ekonomi 8%

JAKARTA, investor.id – Target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai bukan sekadar ambisi makroekonomi, melainkan agenda besar yang mensyaratkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Indonesia’s Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional yang digelar President Club di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, belum lama ini.

Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum Fakhrul Fulvian menilai, dunia tengah memasuki fase perubahan besar, terutama akibat percepatan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, perubahan teknologi membawa peluang sekaligus risiko, termasuk ancaman kebocoran data yang dapat berdampak pada ketahanan nasional. Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar dunia usaha tetap bergerak dan target pertumbuhan 8% dapat dikejar secara realistis.

“Perubahan selalu menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi. Tapi di balik itu ada peluang besar, asalkan kita punya strategi nilai tambah dan ketahanan nasional yang tepat,” ujarnya.

Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Kris Wijoyo Soepandji menekankan, pertumbuhan ekonomi dan pertahanan bukan dua agenda terpisah. Ia mengutip konsep defence supports economy dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa sistem pertahanan harus menopang kedaulatan sekaligus kesejahteraan. 

“Eksistensi negara itu seperti dua sisi koin: kedaulatan dan kesejahteraan. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Menurutnya, swasembada pangan, energi, dan air merupakan fondasi pertahanan yang sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Telisa Aulia Falianty menilai, Indonesia memiliki modal besar untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), terutama melalui optimalisasi sumber daya alam (SDA).

Komoditas Unggulan

Prof Telisa mencontohkan strategi Chili yang berhasil memanfaatkan komoditas unggulan sebagai penggerak ekonomi. Bagi Indonesia, sektor mineral dan hilirisasi dinilai dapat menjadi game changer, asalkan didukung roadmap kelembagaan yang kuat.

“Hilirisasi di sektor manufaktur, farmasi, petrokimia, elektronik seperti semikonduktor, hingga kendaraan listrik (EV) harus diprioritaskan,” ujarnya.

Di sisi lain, UMKM yang berkontribusi sekitar 60% terhadap ekonomi nasional dan menyerap 97% tenaga kerja tetap perlu didorong naik kelas agar produktivitas dan kontribusinya meningkat.

Executive Director President Club Prof Chandra Setiawan menekankan, pentingnya regulasi yang pro-pertumbuhan, menjaga stabilitas, serta menciptakan keadilan bagi pelaku usaha. Ia menyoroti perlunya level playing field antara ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart dengan warung tradisional, agar pertumbuhan tidak mematikan usaha kecil.

Selain itu, Prof Chandra mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat pencapaian target 8%. “Regulasi keuangan, perdagangan, dan investasi harus koheren dan tidak saling bertabrakan. Akademisi juga harus dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan,” tegasnya.

Editor: Indah Handayani