IKPI: Pembentukan BPN akan Tingkatkan Transparansi dan Integrasi Penerimaan Negara

JAKARTA,investor.id - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendukung pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai lembaga khusus yang mengelola seluruh penerimaan negara secara terintegrasi. Dengan harapan akan terjadi peningkatan penerimaan negara.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menilai pengelolaan penerimaan negara saat ini masih tersebar di berbagai unit dan kementerian, khususnya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembentukan BPN akan memperkuat tata kelola fiskal dan memudahkan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan negara. Dia menekankan bahwa BPN bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan reformasi struktural agar pengelolaan penerimaan negara lebih profesional dan berbasis data terpadu.

“Kami mendorong agar pengelolaan penerimaan negara difokuskan dalam satu lembaga, jangan dicampur dengan pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah. Jangan dicampur dengan fungsi lain agar lebih fokus dan optimal,” ujar Vaudy dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (1/3/2026).

Menurut dia BPN tidak hanya menangani pajak dan bea cukai, tetapi juga PNBP yang selama ini dikelola oleh banyak kementerian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan fragmentasi data.

“PNBP ini besar kontribusinya, tetapi pengelolaannya tersebar. Perlu satu database utama penerimaan negara agar lebih transparan dan terintegrasi,” kata dia.

Pembentukan BPN merupakan Asta Cita Presiden Prabowo, bahkan sudah ada di PP No.12 Tahun 2025, demikian juga dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045. Pemerintah perlu melakukan akselerasi reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan termasuk pembentukan BPN.

“Pembentukan BPN bukan hal baru di Indonesia karena hal ini sudah lama didengungkan, saat ini waktu yang tepat untuk mendalami bahkan mewujudkannya,” tutur Vaudy.

Editor: Arnoldus Kristianus